Petani Minta HPP Gabah Naik

Ketidakcocokan harga gabah yang ditawarkan Perum Bulog kepada para petani bisa menjadi kendala bagi Bulog dalam menyerap gabah. Perum Bulog masih berpatokan kepada harga kebijakan yang mengacu harga pokok pemerintah tahun 2010 sekalipun harga pasar sudah di atas itu.

Ketua Gerakan Peningkatan Produksi Pangan dengan Sistem Korporasi (GP3K) BUMN dengan petani, Wahyu, di Bandung, Selasa (14/6) menyebutkan, kondisi demikian membuat konsorsium yang ditunjuk pemerintah menjadi agak pesimistis para petani peserta kemitraan mau menjual hasil panennya kepada Perum Bulog.

Jika pada akhirnya para petani peserta kemitraan memang tidak tertarik, akan sulit mencegah mereka menjual kepada para pembeli dari para pebisnis di luar Perum Bulog.

“Kemitraan produksi beras ini tentu harus memberikan daya tarik bagi para petani karena akan memengaruhi hasil akhir produksi yang ditampung untuk cadangan beras pemerintah.

Oleh karena itu, katanya, sebaiknya pemerintah dapat memberikan kebijakan harga untuk menarik minat para petani agar lebih banyak menjual hasil panennya kepada Perum Bulog.

Ia mencontohkan, harga patokan gabah kering pungut (GKP) yang ditetapkan Perum Bulog masih Rp 2.640 2.700 per kg sedangkan di luaran sudah mencapai Rp 3.500 per kg. Jika Perum Bulog masih menetapkan harga seperti itu, konsorsium khawatir hasil panen tersedot pedagang, sehingga tetap saja target menutupi defisit cadangan beras pemerintah tidak akan tercapai.

Disebutkan, kondisi terberat memang dialami pada bulan Juni ini, di mana tidak seluruh lahan yang dimitrakan dengan masyarakat dapat ditanami padi. Konsorsium sendiri sudah memperoleh calon lokasi dan calon petani pada lahan seluas 500.000 hektare, termasuk di dalanmya 10.000 hektare yang ada di kawasan hutan Perum Perhutani.

Menurut Wahyu, sebagian pelaksanaan penanaman padi sudah berjalan, terutama pada lahan lahan irigasi teknis. Namun sampai kini, masyarakat pemilik lahan yang ikut bermitra ataupun para petaninya masih menunggu nunggu kepastian harga yang lebih menarik dari pemerintah.

Dari informasi yang diperoleh, saat ini cadangan beras pemerintah yang sudah ada secara nasional baru tercapai 900.000 ton, padahal kebutuhan pemerintah untuk tahun 2011 minimal 1,75 juta ton dengan target pengadaan sampai 2 juta ton.

Pemerintah sebelumnya sudah menunjuk PT Pertani, Perum Perhutani, PT Sang Hyang Seri, PT Pupuk Sriwijaya Holding untuk melakukan kemitraan dengan petani dan masyarakat pemilik lahan untuk memproduksi padi.

Sistemnya dibebaskan kepada masyarakat dan petani, apakah mereka lebih meminati bantuan sarana produksi pertanian atau melalui sistem sewa lahan, di mana hasil panen kemudian ditampung oleh Perum Bulog.

Sementara itu, Kasubsi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Unit III, Mamat Sudradjat menyebutkan, untuk lahan lahan di kawasan hutan Perhutani sendiri saat ini kon disinyajuga belum siap ditana mi karena sudah memasuki musim kemarau di mana para petani sudah beralih ke kacang kacangan atau palawija lain. Usaha penanaman padi di kawasan hutan Perhutani pun diperhitungkan baru akan dapat dilakukan Oktober mendatang. (A 8t)***

Nama Media : PIKIRAN RAKYAT
Tanggal       : Rabu, 15 Juni 2011/h. 23
TONE           : NETRAL