Bersatu untuk Bercocok Tanam

BUMN pangan akan menyewa lahan dan ditanami berbagai komoditas pangan untuk membantu ketahanan pangan nasional. Anomali cuaca semakin menjadi. Kondisi ini semakin membuat sektor pertanian semakin tertekan. Krisis pangan pun tak terelakkan.

Setidaknya, ada tiga faktor yang dianggap sebagai penyebab krisis pangan, yakni lonjakan jumlah penduduk, penggunaan komoditas pangan untuk bahan bakar, dan meningkatnya kesejahteraan penduduk yang berujung pada kenaikan permintaan komoditas pangan.

Memang, pemerintah telah memiliki Kementerian Pertanian untuk mengatasi krisis pangan. Namun BUMN juga merasa ikut bertanggung jawab dengan kesejahteraan masyarakat terkait krisis pangan. Apalagi Kementerian BUMN memiliki BUMN yang terkait dengan masalah pangan.

Nah, Mei lalu Menteri BUMN melakukan rapat bersama BUMN pangan untuk mendukung ketahanan pangan. “Program Kementerian BUMN ini bukan program terpisah. Program Menteri Pertanian didukung oleh BUMN-BUMN yang bergerak dalam bidang pangan,” kata Mustafa Abubakar di kantornya usai memimpin rapat dengan BUMN terkait.

BUMN bidang pangan bersatu dalam Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). BUMN yang terlibat adalah PT Sang Hyang Seri (SHS) dan PT Pertani untuk penyediaan bibit, Pusri Group terkait pengadaan pupuk, dan Perum Bulog untuk penampungan dan distribusi beras. Adapun Perum Jasa Tirta 1 dan 2 bertanggung jawab untuk mengurusi irigasi. “Menyangkut ternak atau daging, ada PT Berdikari, sedangkan untuk masalah gula ada 7 PTPN (Perkebunan Nusantara) ditambah RNI,” kata Mustafa.

GP3K produksi beras, misalnya. Kementerian Pertanian mematok target produksi beras sebanyak 70,6 juta ton gabah kering giling pada tahun ini. Dari jumlah itu, sebanyak 5,3% atau 3,725 juta ton akan digarap oleh BUMN pangan. Caranya, BUMN akan menggunakan 500 ribu hektare lahan masyarakat yang sudah tersedia dengan meningkatkan kapasitas produksinya. Saat ini, produksi padi per hektare rata-rata hanya sekitar 5 ton. Dengan masuknya BUMN, kapasitas produksi akan ditingkatkan secara bertahap hingga menjadi 7,5 ton per hektare pada 2014.

Selain beras, lanjut Mustafa, BUMN pangan juga akan menggarap jagung, kedelai, gula dan daging. Untuk jagung, target produksi nasional tahun ini sebesar 22 juta ton. Dari jumlah itu, BUMN akan mengambil peran sebanyak 1,5 juta ton. Jagung itu akan ditanam di atas lahan kering milik Perum Perhutani. “Untuk kedelai, kontribusi BUMN direncanakan sebanyak 3,8% dari total target yang sudah ditetapkan tahun ini sebanyak 1,56 juta ton,” papar Mustafa.

BUMN gula perannya yang tergolong besar dalam pergulaan nasional. PTPN akan berpartisipasi sebesar 54,7% atau sekitar 1,71 juta ton dari target produksi gula yang ditetapkan pemerintah sebesar 3,13 juta ton tahun ini. Adapun untuk kebutuhan daging dalam negeri, PT Berdikari ditargetkan memasok indukan sapi sebanyak 3.000 ekor dari target nasional sebanyak 1 juta ekor.

Sewa Lahan

Tentunya tak sedikit dana yang harus dipersiapkan untuk program ini. Nah, Kementerian BUMN menghimpun dana sebanyak Rp 4,l triliun hingga 2014 dari BUMN untuk mendukung program tersebut. Dana itu berasal dari program corporate social responsibility (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan kredit perbankan, berupa kredit usaha rakyat (KUR) ataupun kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE). “Untuk tahun ini akan dipakai sekitar Rp1,3 triliun-Rp1,5 triliun,” papar Mustafa.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk mencari lahan. Nah, cara paling gampang adalah dengan menyewa lahan dari masyarakat. Program sewa lahan petani oleh BUMN untuk peningkatan produksi pangan sejauh ini baru dalam tahap penyusunan pedoman.

Diperkirakan BUMN akan menyewa lahan padi dari petani seluas 570 ribu hektare, antara lain adalah oleh PT Pertani seluas 200 ribu hektare dan PT SHS seluas 200 ribu hektare. Lahan jagung yang akan disewa oleh PT Pertani seluas 100 ribu hektare dan PT Inhutani seluas 60 ribu hektare. Adapun untuk tanaman kedelai, Perum Perhutani akan menyewa lahan seluas 50 ribu hektare.

Mustafa menambahkan, rencana konsorsium sejumlah BUMN untuk menyewa lahan petani bakal menguntungkan dan hanya bersifat jangka pendek. Saat ini pemerintah tengah menyusun mekanisme bagi hasil untuk petani yang lahannya di sewa.

Setidaknya, bila program sewa lahan ini bisa terlaksana, petani akan diuntungkan. Keuntungannya, petani akan memperoleh uang sewa lahan, petani memperoleh pekerjaan di lahannya sendiri, dan bila produksi meningkat, petani akan memperoleh selisih dari hasil produksinya.

Namun, Mustafa mengakui bila program ini kurang disosialisasikan. Akibatnya, jika ada yang tak setuju atau mengkhawatirkan nasib petani yang lahannya disewa. “Saya siap mengundang mereka-mereka yang berbeda pendapat. Petani kan punya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Memang ada yang harus dijelaskan lagi agar rencana ini bisa sampai dengan baik maksudnya ke masyarakat,” ujar dia.

Serikat Petani Indonesia (SPI), misalnya, menentang rencana ini dan menuntut janji pemerintah untuk melaksanakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Alasannya, sebaiknya pemerintah mendistribusikan lahan kepada petani bukan menyewa dari petani gurem.

Nama Media : BUMN TRACK
Tanggal       : Edisi 7 Juni 2011, Hal. 30-31
TONE           : POSITIVE