Perlu Tindakan Nyata Pemerintah untuk Cegah Kebakaran Hutan

Kegiatan pencegahan oleh Perhutani dengan alat seadanya tidak akan cukup dalam antisipasi kebakaran hutan. Kementerian Kehutanan mesti melakukan program siaga penuh terhadap antisipasi kebakaran hutan di ribuan titik rawan kebakaran hutan yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut anggota Komisi IV Ma’mur Hasanuddin, kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini menandakan musim kemarau sudah mulai berlangsung. Ditambah lagi terjadinya fenomena perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan el nino dapat terjadi di tahun ini.

Di satu sisi, Ma’mur memberikan apresiasi terhadap kebijakan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ketika memberi penghargaan kepada kepala daerah yang membuat program pencegahan kebakaran hutan. Namun, tindakan nyata dari pemerintah pusat akan lebih bijaksana dan terasa dampaknya. “Kegiatan pencegahan oleh Perhutani dengan alat seadanya tidak akan cukup dalam antisipasi kebakaran hutan. Perlu tindakan dari pemerintah pusat dalam penyiapan program dan alat untuk antisipasi kebakaran hutan,” jelas Ma’mur dalam rilis yang diterima jurnalparlemen.com, Senin (18/7).

Salah satu contoh lambatnya penanganan hutan, ujar anggota DPR dari PKS ini, adalah kejadian di Madiun pekan lalu. Saat itu, petugas hutan baru memberikan penyuluhan antisipasi kebakaran hutan kepada masyarakat sekitar, justru setelah kebakaran terjadi. “Seharusnya penyuluhan antisipasi kebakaran hutan ini dilakukan secara intensif dan terus menerus, jangan sampai menunggu kebakaran hutan terlebih dahulu,” tandas Ma’mur.

Ma’mur mengingatkan kepada pemerintah bahwa kebakaran hutan ini dampak ekonominya sangat besar. Pada tahun 1997/1998, kebakaran hutan terbesar dalam sejarah di Indonesia telah menghanguskan hutan sebesar 11,7 juta hektare. Terluas di Kalimantan 8,13 juta hektare terbakar, disusul Sumatera 2,07 juta hektare, Papua Barat 1 juta hektare, Sulawesi 400 ribu hektare, dan Pulau Jawa.

Kebakaran tahun 1997/1998 itu, kata Ma’mur, jangan sampai terulang kembali di tahun 2011. Kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah yang wilayahnya terdapat hutan yang rawan terbakar mesti dilakukan oleh Kementerian Kehutanan.

Pemberian penghargaan kepada Gubernur yang peduli asap, Senin (18/7) ini, mesti menjadi titik tolak kerja sama tersebut kepada seluruh kepala daerah. “Menteri Kehutanan kalau perlu berkeliling ke seluruh provinsi yang wilayahnya terdapat hutan, untuk melakukan MoU dengan kepala daerah dalam antisipasi kebakaran hutan. Antisipasi ini penting dilakukan daripada sudah kejadian, baru membuat program,” pungkas anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini.

Website  : DETIK.COM
Link        : http://www.detiknews.com/read/2011/07/18/192516/1683810/10/perlu-tindakan-nyata-pemerintah-untuk-cegah-kebakaran-hutan
Tanggal  : Senin, 18 Juli 2011 / 19:25 WIB
Penulis   : nwk/nwk
TONE      : NETRAL