Stop Izin Alih Fungsi Lahan

Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri Pertanian Suswono, meminta agar para kepala daerah mempertahankan areal pertanian yang sudah ada. Mereka dituntut, untuk tidak mengeluarkan izin alih fungsi lahan pertanian.

“Berdasarkan informasi, penyusutan lahan pertanian di Indonesia mencapai 50 hingga 100  hektare per tahun. Hal tersebut, tentunya sangat berpengaruh  terhadap produksi pangan,” ujar Mustafa Abubakar, pada acara Pencanangan Program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di Desa Mandalawangi, Kec. Sukasari, Subang, Rabu (27/7).

Hadir pada acara tersebut, Menteri Pertanian Suswono, para Direktur Utama BUMN, Kepala Dinas Pertanian Jawa Barat Endang Suhendar, Sekretaris Daerah Kab. Subang Rahmat Solihin.

Menurut Mustafa, pengadaan pangan domestik bakal semakin berat, jika tidak diimbangi dengan program intensifikasi dan  desertifikasi pertanian. Pasalnya,  jumlah penduduk terus bertambah, sementara lahan pertaniannya tetap bahkan cenderung berkurang.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengeluarkan terobosan-terbosan agar kebutuhan pangan bisa terpenuhi dari dalam negara sendiri.

Program sinergitas

Mustafa mengatakan, guna mendongkrak produktivitas pangan, pihaknya mencanangkan GP3K, yakni satu gerakan penanaman padi dengan melibatkan sejumlah BUMN seperti Perum Perhutani, PT Sang Hyang Seri, PT Pusri, PT. Pertani, Perum Jasa Tirta, dan Perum Bulog.

Pada sinergi tersebut, ujar Abubakar, petani menyediakan lahan dan menggarap, sementara BUMN melakukan bimbingan, modal, menyiapkan benih unggul, pupuk, pestisida, dan menyerap hasil panen.

Dikatakan, masing-masing BUMN dibebani tangung jawab. Misalnya, PT Sang Hyang Sri menyiapkan bibit unggul padi hibrida maupun non hibrida, bibit jagung, dan kedelai non hibrida. Sementara PT Pertani mengelola pergudangan. PT Pusri memproduksi dan mendistribusikan pupuk bekerja sama dengan anak perusahaan. Perum Jasa Tirta I hektare merupakan lahan sawah dansisanya adalah lahan kering miliki Perum Perhutani,” kata Abubakar.

Dari lahan seluas itu, ditargetkan dapat memanen 3,67 juta ton gabah kering giling atau setara 2 juta ton beras. “Hasil panennya bisa langsung diserap oleh Perum Bulog,” katanya.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan, pada tahun ini pihaknya mematok poduksi beras 70,6 juta ton gabah kering giling (GKG). Dari taget sebanyak itu, dan Ia memastikan ketersediaan air baku untuk mendukung irigasi pertanian di Jawa.

Perum Perhutani dan Inhutani, PTPN, menyiapkan lahan baru untuk budi daya pangan secara tumpang sari bekerja sama dengan masyarakat. Adapun, Bulog menjamin petani memperoleh pasar dengan harga yang wajar.

Menurut dia, program itu akan dilakukan pada lahan seluas 569.264 bektare yang tersebar di seluruh Indonesia. “500.000 5,3% atau 3,725 ton di antaranya akan digarap pihak BUMN melaui program GP3K Direktur Utama PT Pupuk Kujang Cikampek, Achmad Tossin Sutawikara mengatakan, guna melaksanakan program GP3K  tersebut, PT PKC diberi tanggung jawab mengelola 9.800 hektare sawah di Jawa Barat.

Menurut dia, luas lahan tersebut tidak akan tumpang tindih dengan lahan program pertanian, yang telah dilakukan oleh BUMN lainnya. (A-106)***

Nama Media : PIKIRAN RAKYAT
Tanggal       : Kamis, 28 Juli 2011, Hal. 22
Penulis        : –
TONE           : POSITIVE