Perbaiki Hutan, Perhutani Galakan Sistem Agroforestry

Madiun (beritajatim.com) – Pihak Perhutani berencana menggalakan program pengelolaan hutan dengan cara “Agroforestry” yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan potensi hutan di masing-masing wilayah yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Hal itu disampaikan, Direktur Perum Perhutani, Bambang Sukmananto, yang menjadi pembicara utama dalam acara Seminar Region Jawa dengan tema Hutan Penyelamat Pulau Jawa di gedung Pusdiklat SDM Perum Perhutani Madiun, Selasa.

“Dengan agroforestry, pengembangan dan bisnis pengelolaan hutan tidak hanya berasal dari kayu saja. Dan masyarakat juga akan ikut menjaga hutan. Karena mereka bisa merasa mengggantungkan hidupnya dihutan,” ujarnya, Selasa (27/8/2013).

Menurut Bambang pengelolaan dan pengembangan hutan di wilayah Jawa Barat tidak bisa disamakan dengan Jawa Tengah ataupun Jawa Timur yang bisa diandalkan dari hasil bisnis pengelolaan kayu semata. Oleh karenanya dibutuhkan pengelolaan hutan di Pulau Jawa melalui cara agroforestry dengan skala korporasi berbagai komoditas unggulan yang dapat memberikan kontribusi.

“Di antaranya dalam jangka pendek hutan ditanami jenis buah-buahan lokal, berbagai jenis kopi, dan tanaman penghasil lainnya. Sedangkan dalam jangka menengah ditanami karet dan tanaman porang, serta dalam jangka panjangnya tetap mengandalkan berbagai jenis tanaman kayu,” kata dia.

Sedangkan implementasi dari cara tersebut diterapkan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan penerapan sistem Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Hal ini dilaksanakan agar strategi menjadikan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dapat diwujudkan.

“Untuk itu dibutuhkan rekayasa bisnis dan teknologi terhadap pengelolaan hutan di Pulau Jawa agar tetap berdaya menghadapi dinamika perubahan lingkungan makro, internal, eksternal, serta perannya dalam menyelamatan Pulau Jawa,” katanya.

Salah satunya, lanjut Bambang, dengan melaksanakan kerjasama dengan berbagai pemerintahan daerah. Di antaranya seperti kerjasama Perhutani dengan Pemkab Banyuwangi untuk melestarikan dan mengembangkan hutan serta meningkatkan perekonomian masyarakat di tepian hutan yang selama ini dikenal sebagai warga miskin.

“Pengelolaan hutan harus didorong dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Tanpa pelibatan masyarakat, pengelolaan hutan akan sulit dilakukan,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang juga menjadi pembicara pada seminar yang sama.

Ia menilai, selama ini hutan belum mampu memberi manfaat ekonomi optimal bagi masyarakat sekitar hutan, karena hasil hutan biasanya hanya dibawa ke luar daerah untuk diolah lebih lanjut. Ke depan, hasil hutan harus diolah sendiri oleh masyarakat. Tugas pemerintah, swasta, dan BUMN untuk saling bekerja sama membangun model pengelolaan hutan yang mampu menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. [rdk/kun]

Beritajatim.com | Selasa, 27 Agustus 2013 | 21:34:54 WIB
Jurnalis : Rindhu Dwi Kartiko

Artikel Terkait: