Pebisnis Diminta Tanam Pangan

Pemerintah perlu segera mengatasi merosotnya jumlah petani.

Republika, JAKARTA — Kementerian Kehutanan meminta pelaku usaha kehutanan turut membantu menciptakan ketahanan pangan nasional. Dukungan bisa dilakukan dengan cara lebih banyak menanam komoditas tanaman pangan.

“Paling tidak pengusaha kehutanan bisa mengalokasikan 10 persen dari lahan konsesinya untuk tanaman pangan,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan usai menghadiri seminar bertema “Outlook Kehutanan 2014” yang diselenggarakan Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki) di Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut Menhut, pengusaha bisa memilih tanaman yang cocok dengan kondisi lahannya. Bisa menanam tebu, kedelai, atau bahkan turut membantu sektor peternakan. “Perhutani dan Inhutani bisa memulai gerakan ini.”

Cara ini, kata Menhut, dapat mengantisipasi melonjaknya harga pangan yang diprediksi makin tinggi tahun depan. Menhut pun berharap, masyarakat juga melakukan penanaman di pekarangan rumah masing-masing, setidaknya untuk kebutuhan dapur.

Praktisi bisnis Rhenald Kasali berpandangan, bidang pangan mutlak membutuhkan dukungan dalam hal inovasi finansial. Tanpa dukungan ini, sektor pangan sulit berkembang. “Dari dahulu kita lihat selalu ada inovasi, tapi ketika tidak ada inovasi. finansial semua sulit,” katanya dalam Simposium Pangan Nasional di Jakarta, Selasa (3/12).

Menurut Rhenald, agar masyarakat bisa lebih berdaya. akses permodalan juga perlu lebih cair. Tanpa adanya dukungan permodalan, rakyat kecil tidak bisa membeli bibit yang bagus untuk berinvestasi di bidang pangan.

Ia juga melihat masih ada persoalan terkait status tanah yang mayoritas statusnya adalah girik, bukan sertifikat. Masalah ini menimbulkan kesulitan tersendiri karena sebelum mendapatkan sertifikasi, pemilik tanah harus mengeluarkan dana sekitar Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Belum lagi ada ketentuan pajak penjual, pembeli, dan lainnya. “Pemerintah lupa sertifikasi tanah ada tahapannya. Bagaimana rakyat kecil bisa memaksimalkan tanah miliknya kalau biaya begitu besar?”

Ekonom Faisal Basri menilai, target swasembada pangan jauh panggang dari api. Pandangan itu muncul lantaran impor yang naik terus walaupun produksi juga naik.

Faisal pun menyarankan agar swasembada pangan tidak selalu harus dilihat dari sisi produksi. Swasembada pangan bisa juga berarti adanya ketahanan pangan. “Jadi, tingkatkan saja ketahanan pangan kita,” kata Faisal.

Saat ini, sebaiknya kemampuan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri agar lebih pasti. “Plus minus 10 persen tidak apa-apa, tidak harus dijaga begitu ketat dengan kuota.”

Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo, menyatakan, pemerintah perlu melakukan langkah konkret untuk segera mengatasi merosotnya jumlah petani karena dapat menghambat swasembada dan menimbulkan krisis pangan yang lebih parah.

Sebagai negara agraris, kata Firman, berkurangnya jumlah petani merupakan kabar buruk. “Bagaimana kita mau swasembada pangan kalau jumlah petaninya berkurang karena tergusur ataupun karena ketidakmanipuan berproduksi?” Tanya Firman.

Menurutnya, berkurangnya jumlah petani bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara agraris dan proporsi demografis penduduknya. Mayoritas penduduk Tanah Air berada di pedesaan yang notabene menggantungkan hidup dari pertanian.

Firman pun mendesak pemerintah bertindak cepat mengatasi masalah ini. Bila tidak segera diatasi melalui kebijakan konkret dan pro terhadap para petani, Indonesia akan menghadapi krisis pangan yang lebih berat dibanding saat ini.

Jurnalis : EH Ismail
Republika | 06 Desember 2013 | Hal. 16