Pertanian Terpadu Butuh 90 Ribu Hektare

Koran Jakarta, YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada akan memanfaatkan 90 ribu hektare (ha) kawasan hutan di Kabupaten Bojonegoro yang dikelola Perum Perhutani untuk dimanfaatkan sebagai lahan pengembangan pertanian terpadu.

Rencananya, pengembangan integrated fanning system tersebut menggunakan pendekatan berbasis pemanfatan lahan, baik di lahan milik maupun kawasan hutan negara dengan pengembangan agribisnis terintegrasi dengan melibatkan sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan pengolahan pasca panen.

Dosen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan UGM, Teguh Yuwono, mengatakan program pertanian terpadu di kawasan hutan ini dilaksanakan di beberapa Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bojonegoro, KPH Parengan, dan KPH Padangan dan beberapa lahan hutan milik masyarakat yang ada di Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Tambakrejo.

Tim peneliti UGM akan menyasar kawasan hutan negara mengingat sekitar 42 persen atau 90.000 ha wilayah di Kabupaten Bojonegoro merupakan kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani untuk program kedaualatan kedaulatan pangan,” kata Teguh di Yogyakarta, Kamis (13/2).

Menurut Teguh, pola pemanfaatan lahan hutan tersebut akan dibagi menjadi dua bagian dengan menanam tanaman pertanian semusim pada areal tumpangsari dan penanaman empon-empon sebagai bentuk pemanfaatan di bawah tegakan hutan jati. “Kita juga akan membantu memecahkan permasalahan pengolahan pascapanen dan pemasaran hasil tanantan, khususnya pemasaran emponempon,” katanya.

Target Beras Sementara itu, Kepala Bulog Subdivre III Bojonegoro, Effdal, mengatakan Bulog Subdivre III Bojonegoro, Jawa Timur, optimistic mampu mencapai target pengadaan 200 ribu ton beras pada 2014. “Kami tetap optimistis mampu memenuhi target pengadaan pangan yang ditetapkan sebesar 200 ribu ton setara beras tahun ini meskipun ada hambatan, yaitu daya tampung gudang terbatas,” katanya.

Ia menjelaskan daya tampung gudang yang dimiliki bulog di Kalitidu, Bojonegoro, Wire, Tuban, dan di Babat serta Sukorejo, Lamongan, hanya sekitar 54 ribu ton setara beras, termasuk sejumlah gudang milik masyarakat yang disewa kapasitasnya secara terbatas.

Apalagi, katanya, di gudang milik Bulog dan masyarakat yang masuk wilayah kerjanya di tiga kabupaten tersebut, masih tersimpan 78 ribu ton setara beras sehingga bisa menghambat masuknya beras dan gabah di dalam pengadaan.

Koran Jakarta | 14 Februari 2014 | Hal. 15