BUMN Untuk Negeri – Pesan Presiden Jokowi Untuk Warga Perbatasan

berita_191146_800x600_2015-8-17-Dirut_Irup-okOleh Iskandar Z Datu

Tanjung Selor (Antara News Kaltara) – Memandang wajah kota Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara jika diibaratkan manusia, maka dalam usia senja –HUT RI ke-70– ibarat seorang nenek meskipun menyisakan gerut-geruk kecantikan namun masih “galau” dalam menatap masa depannya.

Sebagai beranda negara –pulau terluar di utara Kalimantan berbatasan darat dan laut langsung dengan Malaysia timur– maka paling mudah melihat perkembangan Sebatik  adalah membandingkan dengan kota Negeri Jiran di sebelahnya.

Jika kita duduk di ujung pelabuhan Pulau Sebatik maka di seberang laut –jaraknya hanya sekitar satu jam menggunakan perahu cepat (speed boat)– tampak wajah Kota Tawau, Sabah yang seperti langit dan sumur jika membandingkan dengan kondisi Sebatik Indonesia.

Kondisi dua daerah bertetangga itu, pada masa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia 1963-1966 tidaklah jauh berbeda. Bahkan, banyak warga di sana –khususnya wilayah Bulungan, kabupaten induk sebelum pemekaran wilayah dan kini menjadi tempat Ibu Kota Kalimantan Utara– memiliki hubungan sosial-budaya karena ikatan pertalian darah dengan warga Malaysia namun hanya terpisah oleh batas administratif negara.

Akan tetapi dalam perjalanannya, perkembangan dan pemerataan pembangunan berjalan signifikan di Malaysia sementara di Indonesia hanya terfokus pada wilayah DKI Jakarta, Pulau Jawa serta sebgian Pulau Sumatera, sedangkan beberapa daerah antara lain di Pulau Kalimantan dan Papua sepertinya belum tersentuh pembangunan, apalagi sebuah daerah di ujung negeri seperti Sebatik.

Meskipun Pulau Sebatik hakikatnya dianggap “wanita cantik” karena letak geografis strategis serta potensi sumber daya alamnya, terbukti sejak masa Pemerintahan Orde Baru hingga sekarang terus mendapat perhatian.

Pada masa Orde Baru, misalnya ada wacana menjadikan perbatasan utara Kalimantan itu sebagai kawasan berikat, yakni pengembangan ekonomi terpadu dengan melibatkan wilayah Malaysia, Nunukan-Sebatik-Tawau. Pada masa Presiden BJ Habibie, dilemparkan sebuah pemikiran besar menjadikan Sebatik sebagai kawasan pengelolaan ekonomi terpadu layaknya program “otoritas Batam”. Namun, rencana dan program yang dianggap sangat “feasible” oleh Bappenas tidak jelas realisasinya.

Pada masa Presiden Megawati, kawasan perbatasan kembali menjadi perhatian nasional, hal itu tidak terlepas dari kasus “bencana kemanusiaan” akibat kebijakan Pemerintah Malaysia pada 2002 melakukan deportasi besar-besaran TKI ke Indonesia mencapai ribuan orang per hari melalui Pelabuhan Tawau-Pelabuhan Nunukan.

Persoalan TKI, menjadi ladasan pemikiran Pemerintahan Presiden Megawati untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai daerah pengembangan agribisnis dan agriindustri (sawit) dengan skala luas. Program ini juga gagal menjadikan potensi sawit sebagai “leading secktor” (istilah ekonomi) atau sektor unggulan dalam mengembangkan kawasan perbatasan.

Pengembangan sawit skala luas gagal, malah yang terjadi adalah berbagai masalah serius bagi warga perbatasan serta keuangan negara, dampak ekologis dan ekonomis dari pembabatan hutan, pencurian kayu serta penyelundupan.

Masa depan Pulau Sebatik, khususnya Kalimantan Utara mulai mendapat titik terang pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  Menjelang akhir masa bhakti pada periode ke dua pemerintahan Presiden SBY, DPR RI akhirnya mengesahkan draf UU pemekaran wilayah oleh pemerintah, termasuk Kalimantan Utara.

Pada  25 Oktober 2012 menjadi hari bersejarah bagi Ibu Pertiwi karena melahirkan anak bungsu atau provinsi ke-34 meliputi Kabupaten Bulungan (Ibu Kota Provinsi Kaltara), Kota Tarakan, Kabupaten  Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).

Kebijakan Pemerintah Presiden SBY dengan pemekaran wilayah itu dianggap sangat tepat mengatasi “persoalan klasik” perbatasan, mengingat tujuan utama desentralisasi adalah mendekatkan birokrasi dan pembangunan di daerah. Adanya status provinsi, otomatis akan dilengkapi dengan lembaga-lembaga dengan kewenangan lebih besar, antara lain, kejaksaan tinggi, Polda, Korem, dan Kanwil.

10 KOTA PRIORITAS

Di era pemerintahan sekarang, upaya membangun kawasan perbatasan kian nyata, seperti dinyatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional saat dijabat Andrinof A. Chaniago di Balai Sidang Jakarta, Selasa (24/3/2015) bahwa Presiden Joko Widodo merencanakan untuk memulai pembangunan 10 kota baru, dengan kota baru pertama adalah Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Menurut Andrinof, pemerintah telah menuntaskan kajian untuk perubahan Tanjung Selor, yang sebelumnya berstatus kecamatan untuk menjadi Ibu Kota provinsi Kalimantan Utara, provinsi termuda yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Tanjung Selor merupakan wilayah dengan luas 1.277 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 42 ribu orang.

Pemerintah pusat kini telah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan untuk pembangunan kota baru tersebut.

Pembangunan kota baru ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan mencapai target-target kesejahteraan seperti pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Salah satu target besar pemerintah adalah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Target Mendagri Tjahjo Kumolo membangun kawasan perbatasan dalam jangka tiga tahun bisa berubah maju ketimbang sekarang, bahkan jauh lebih baik dari Malaysia dinilai realistis bukan sekedar janji-janji bagi warga Kalimantan Utara.

Sikap dan kebijakan pemerintahan sekarang kembali dipertegas oleh Mendagri Tjahjo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan( BNPP), yakni menargetkan dalam tiga tahun kedepan pembangunan wilayah perbatasan, termasuk Pulau Sebatik akan lebih baik, bahkan diharapkan bisa melebihi kota di Malaysia.

Tjahjo di Tarakan, belum lama ini  menjelaskan bahwa sektor pembenahan dan pembangunan infrastruktur jadi hal utama terkait pembangunan perbatasan. BNPP menganggarkan kurang lebih Rp13,9 triliun, sedangkan  tahun depan diharapkan lebih Rp16 triliun yang murni pusat di luar APBD setempat.

Saat ini, selama puluhan tahun kondisi wilayah perbatasan memprihatinkan, jika membandingkan wilayah RI dengan Malaysia ibarat langit dan sumur karena kelemahan berbagai infrastruktur. Menanggapi hal itu, mantan Pj Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie selama dua periode (2013 dan 2014) memimpin provinsi termuda itu menilai bahwa target mendagri sangat realistis.

“Target tersebut sangat realistis karena selama saya menjadi Pj Gubernur Kalimantan Utara selama dua tahun (dua masa bhakti), bersama Kementerian Dalam Negeri banyak kemajuan yang kita raih,” kata mantan Pj Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie saat dihubungi via telepon, Rabu.

Ia menuturkan bahwa dalam tahap awal mengenban tugasnya, maka tantangan utama adalah mengejar ketertinggalan   Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda atau ke-34.

Berkat kerja keras, serta dukungan semua pihak termasuk pusat akhirnya Pemprov Kaltara dipimpin oleh Pj Gubernur  Irianto Lambrie berhasil “merogoh” saku pusat atau melalui APBN 2015 di Departemen Perhubungan Kaltara dialokasikan  Rp270,967 miliar. Artinya, dengan dana sebesar itu, maka Kaltara secara bertahap terus membenahi infrastrukturnya.

Dana itu untuk pembangunan dan pengembangan sektor Perhubungan Laut sebesar Rp 39,672 miliar dan perhubungan udara sebesar Rp 231,295 miliar.

“Selain Mendagri, maka warga Kaltara yang memiliki kawasan berbatasan langsung baik darat maupun laut harus berterima kasih kepada  Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memberikan respon positif terhadap berbagai usulan pengembangan infrastruktur,” ujarnya.

“Sudah tentu mencapai target tersebut harus mendapat dukungan semua pihak, misalnya ketika saya menjadi PJ. Gubernur Kaltara sudah melakukan pembicaraan dengan Panglima TNI agar prajurit dilibat aktif membangun perbatasan jadi bukan sekedar menjalankan tugas pengawalan wilayah perbatasan,” ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Tarakan, kemarin mengakui saat ini kondisi perbatasan masih memprihatinkan. Itu sebabnya Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kondisi di perbatasan diperbaiki segera.

Secara teknis ia menjelaskan bahwa, tahun ini terdapat 50 kecamatan di perbatasan yang menjadi lokasi pembangunan infrastruktur. Tahun berikutnya 50 kecamatan lagi yang dikerjakan dan dalam 5 tahun mendatang diharapkan sudah 187 kecamatan secara berangsurangsur membaik kondisinya.

BUMN UNTUK NEGERI

Sikap dan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak diragukan lagu dalam mendorong, membangun dan membenahi kawasan perbatasan. Lihat saja, pemerintah menginstruksikan agar semua BUMN hadir bersama warga dalam merayakan HUT RI ke-70. Khusus di Pulau Sebatik, maka Kementerian BUMN menugaskan Perum Perhutani, PT. Pos Indonesia dan PT. Secofindo melakukan kegiatan di pulau terluar utara Kalimantan itu dengan tema “BUMN Hadir Untuk Negeri”.

“Intinya, Perhutani dan Pos Indonesia akan bergabung dengan Bupati Nunukan dalam upacara bendera yg dipusatkan di pulau Sebatik, ” kata Susetiyaningsih, Corporate Communication Head Perum Perhutani.

Ia menlaskan bahwa penugasan dari Kementerian BUMN ini sangat positif bagi perkembangan wilayah perbatasan. “Direksi dan seluruh jajaran karyawan Perhutani bangga dengan penugasan di propinsi termuda indonesia ini.” imbuh dia.

Rangkaian acara adalah peringatan puncak HUT RI ke-70, jalan sehat, gelar pasar Sembako (sembilan bahan pokok) murah, bedah rumah veteran, layar tancap serta  berbagai lomba 16-17 Agustus 2015.

Selain itu, perayaan HUT kali ini cukup istimewa karena dilaksanakan pada sebuah provinsi termuda atau ke-34 yang baru berusia sekitar dua tahun.

Dalam usia 70 tahun, untuk pertama kalinya puncak HUT RI untuk wilayah Kabupaten Nunukan dipusatkan pada sebuah pulau kecil di ujung negeri dengan dihadiri para petinggi dari daerah dan pusat.

Kehadiran para pejabat teras dari tiga perusahaan “flat merah” –termasuk Dirut Perum Perhutani Mustoha Iskandar — yang dipimpin Bupati Nunukan H Basri dalam memperingati puncak hari sakral bagi bangsa Indonesia itu di Pulau Sebatik seperti  membawa pesan dari Presiden Joko Widodo bahwa “warga perbatasan kini tidak lagi sendiri”.

Kini, masa depan wilayah perbatasan sudah di depan mata tinggal bagaimana memadukan antara keberpihakan pusat dengan daerah, mengingat Kalimantan Utara masih menghadapi satu dinamika politik, yakni Pilkada (Pemilu kepala daerah) serentak Desember 2015 di antaranya  memilih gubernur Kalimantan Utara serta bupati Nunukan.

Artinya, masa depan wilayah perbatasan dikembalikan ke tangan rakyat agar benar-benar memilih pemimpin yang punya visi dan komitmen untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda negara yang memang membanggakan.

Editor:iskandar zulkarnaen

Sumber : kaltara.antaranews.com

Tanggal : 22 Agustus 2015