Untag Dampingi Masyarakat Sekitar Hutan

SUARAMERDEKA, SEMARANG (19/10/2016) | Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mendampingi dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang ada di Jawa Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan.

Latar belakangnya, pengelolaan hutan selama ini dinilai berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengakibatkan termarginalnya masyarakat sekitar hutan. Kondisi riil masyarakat sekitar hutanmasih miskin di segala hal dan masih terpinggirkan. Dalam kaitan ini, mereka membutuhkan pendampingan, termasuk dari kalangan perguruan tinggi.

Rektor Untag Dr Suparno MSi mengatakan, pihaknya akan memberikan pendampingan pada masyarakat sekitar hutan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Dengan pendampingan itu diharapkan taraf kehidupan mereka bisa meningkat.

Gelar FGD

“Kegiatan pendampingan ini merupakan bagian dari realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Untag). Sudah menjadi kewajiban bagi seluruh sivitas academika Untag untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk masyarakat sekitar hutan,” katanya.

Sementara itu untuk merealisasikan program penguatan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemarin digelar focus group discussion (FGD). Kegiatan itu bertema “Konsultasi Publik Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Perhutanan Sosial”, diprakarsai Fakultas Ekonomika dan Bisnis Untag, di Hotel Patra Semarang. Hadir pada kesempatan itu Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hukum Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir Masyhoed MM.

“Dulu masyarakat sekitar hutan cenderung menjadi musuh corporate, namun sekarang masyarakat sekitar hutan diberikan akses seluas-luasnya untuk mengelola hutan,” jelas Masyhoed pada diskusi tersebut.

FGD dibuka Rektor Dr Suparno diikuti kalangan akademisi, Kemenhut, Perhutani, Bappeda Provinsi Jateng, perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan sejumlah SKPD terkait.

Masyhoed mengakui di Perum Perhutani sudah dilakukan melalui tumpangsari. Namun program perhutanan sosial ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah secara optimal. “Pada era Pemerintahan Jokowi sekarang ini, perhutanan sosial menjadi program nasional,” katanya.

Menurut dia, pada tahun 2016 ini ditargetkan 2.000 kelompok usaha di lingkungan masyarakat sekitar hutan terbentuk. Setelah itu, akan dikembangkan potensi masing-masing daerah. D10-47)

Tanggal : 19 Oktober 2016
Sumber : Suara Merdeka, hal – 22