Tim KLHK Lakukan Sosialisasi Vertek IPHPS dan Kulin KK di Saradan

SARADAN, PERHUTANI (07/08/2019) | Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan sosialisasi verifikasi teknis (vertek) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) kepada 15 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di wilayah Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan yang dilaksanakan di Hotel The Sun Madiun, Rabu (6/8).

Pada kesempatan tersebut hadir Administratur KPH Saradan Noor Rochman, Anggota Tim Project Manajemen Unit(PMU) Perhutanan Sosial Anis Kusnandar, Kasubdit Penyiapan Kemitraan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) KLHK Joakim Sagala,  serta 15 Kepala Desa wilayah Kabupaten Madiun dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM).

Dalam sambutananya Joakim Sagala menyampaikan bahwa tujuan dilakukan vertek tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memastikan msayarakat yang akan bermitra dalam mengelola hutan tersebut adalah masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan atau pada pangkuan desa tersebut yang di utamakan.

Menurut dia vertek dilakukan dalam dua tahap, “Pertama dilakukan verifikasi data terkait KTP dan KK, dan pada tahap kedua dilakukan kroscek dilapangan dengan tujuan untuk memberikan bukti  yang meyakinkan tim, selain itu kroscek dilapangan tehadap subyek dan obyek (lahan), apakah sesuai dengan lokasi usulannya, misalnya Hutan Pangkuan Desa (HPD) mana, kelompoknya siapa, berapa jumlah KKnya dan dimana asal Kknya dan tentunya harus sesuai dari desa sekitar hutan,” papar Joakim.

“Hal itu dilakukan agar tidak terjadi satu keluarga mempunyai dua lahan garapan atau lahan yang seharusnya dikerjakan oleh masyarakat desa sekitar hutan, tetapi ternyata dikerjakan oleh orang yang jauh diluar desa,” tegas Joakim.

Sementara itu Noor Rochman menyampaikan jika pihaknya menyambut baik kegiatan sosilaisasi tersebut, ia juga menjelaskan jika Perhutani KPH Saradan saat ini mengelola hutan seluas ± 37.800 ha dan 41 LMDH di 4 Kabupaten. Noor Rochman juga menjelaskan bahwa pihaknya pada tanggal 18 Oktober 2018 lalu, telah mengajukan permohonan Perhutanan Sosial (PS) ke KLHK dengan skema Kulin KK terhadap 40 LMDH, “Namum hingga saat ini baru ada 15 LMDH yang divertek oleh Tim dari KLHK,” ujarnya.

“Pada prinsipnya kita siap dan mendukung  program PS dari KLHK baik itu skema IPHPS maupun skema  Kulin KK, saya berharap dengan dilakukan vertek ini LMDH akab lebih paham, terutama tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LMDH setelah mendapatkan SK Kulin KK,” tututp Noor Rochman. (Kom-PHT/Srd/Swn)

Editor : Ywn

Copyright©2019