Anggota Komisi II DPR RI Kunjungi LMDH di Lumajang

PROBOLINGGO, PERHUTANI  (03/09/2019) | Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo melakukan kunjungan kerja untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial di Lumajang, Selasa (3/9). Lokasi kunjungannya adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Cempoko Ayu, Desa Wono Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang atau wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Senduro, Bagian Kesatuan Pemagkuan Hutan (BKPH) Senduro, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo.

Dihadapan anggota dan Pengurus LMDH se-Kabupaten Lumajang yang hadir tersebut, Arif Wibowo menyampaikan jika Pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, salah satunya melalui program perhutanan sosial (PS).

Menurut ia masyarakat sekitar hutan dapat memanfaatkan lahan didalam kawasan dengan tanaman yang sudah ditentukan dengan komposisi tanaman pokok kehutanan 50%, tanaman multiguna (MPTS) Multi Purpose Tree Species 30% dan tanaman semusim 20%.

“Ketentuan sharing tanaman pokok yakni 30% Perhutani dan 70% Petani sebagai pemegang ijin, sedangkan tanaman multiguna 20 persennya Perhutani 80 persen Petani dan untuk tanaman semusin 10 persen Perhutani dan 90 persennya Petani sesuai dengan Peratuan Menteri P-39 tahun 2017”,  kata Arif.

Sementara itu Administrtur Perhutani KPH Probolinggo Imam Suyuti pada kesempatan itu mengatakan jika masyarakat sudah mendapatkan ijin pengelolaan yang berupa Surat keputusan (SK) pemegang ijin dengan ketentuan keluasan masing-masing 2 ha,  ijin tersebut tidak boleh dipindah tangankan.

“Selaku pimpinan saya menghimbau pada ketua LMDH  wilayah Lumajang betul-betul membantu agar pemegang ijin dapat melaksanakan penanaman dengan baik serta sesuai dengan keluasan yang di tentukan,” ungkap Imam.

Yang perlu menjadi perhatian kata Imam adalah masa berlaku ijin tersebut yakni selama 35 tahun, “Namun demikian akan dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali. Jika ada pelanggaran maka akan diambil tindakan tegas dengan mencabut SK tersebut,” terangnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut juga diadakan pertemuan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi terkait dengan Ijin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang dihadiri 150 orang yang terdiri dari jajaran Perhutani, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kelompok Kerja (Pokja) Jawa Timur, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kabupaten Lumajang, Serikat Petani Lumajang (SPL), Muspika Senduro, Kepala Desa dan pengurus LMDH wilayah Senduro. (Kom-PHT/Pbo/Mmg)

 

Editor : Ywn

Copyright©2019