Kementerian BUMN Gelar Koordinasi Kelanjutan Pengembangan Wisata Pantai Pulau Merah

BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (08/09/2019) | Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Perhutani membahas kelanjutan pengembangan destinasi wisata Pantai Pulau Merah di Ruang rapat Rempeg Jogopati Kabupaten Banyuwangi, Jum’at (6/9).

Rapat koordinasi terebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian BUMN, Bupati Banyuwangi, Direktur Operasi Perhutani beserta jajaran, Sekda Banyuwangi dan segenap Kepala Dinas lingkup Kabupaten Banyuwangi, perwakilan dari PT. Patra Jasa dan PT.Wika Gedung serta Camat Pesanggaran.

Staf Khusus Kementrian BUMN Sahala Lumban Gaol menyampaikan dukungannya untuk segera dilakukan pembangunan wisata Pantai Pulau Merah, “Saya sangat mendukung pembangunan wisata Pulau Merah, terlebih wisata ini sudah mendunia,” ujarnya.

“Program jangka pendek yakni kegiatan partisipasi Link Aja dalam membangun ekosistem digital di Kabupaten Banyuwangi. “Link Aja merupakan anak perusahaan gabungan beberapa BUMN yang bergerak dalam transaksi online,” katanya.

Selanjutnya Direktur Operasi Perhutani Sumardi mengatakan bahwa Pulau Merah adalah magnet pariwisata yang menjanjikan, “Oleh karena itu untuk pengembangan wisata harus segera direalisasikan dengan tetap mengacu pada mekanisme, berbasis ekotourism dan mengedepankan kearifan lokal,” ujar Sumardi.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam rapat tersebut menyampaikan harapannya agar Kementerian BUMN, Perhutani, PT Patra jada serta PT Wika Gedung untuk segera merealisasikan pembangunan wisata tersebut.

“Dengan konsep yang ditawarkan berwawasan ekoturism, berbahan kayu dan mengedepankan kearifan lokal, semoga destinasi ini berkembang menjadi basis pergerakan pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” papar Anas.

Usai rapat koordinasi pembangunan wisata Pulau Merah dilanjutkan tinjau lapang bersama agar nantinya sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan. “Seperti penataan masyarakat terkait pedagang kaki lima (PKL) harus jelas dan tegas bila perlu buat kesepakatan awal agar lebih teratur,” ujar Anas. (Kom-PHT/Bws/Muk)

 

Editor : Ywn

Copyright©2019