Perkuat Pengakuan & Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) di Masing-masing LMDH.

Rembang.Mantingan,Divre Jateng. Dengan  banyaknya masyarakat mengajukan Izin Pemanfataan Hutan Perhutanan Sosial ( IPHPS ) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Lembaga Masyarakat  Desa Hutan ( LMDH )  se Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan mengadakan temu LMDH untuk penguatan Kulin KK di wilayah Pangkuan Hutan Masing-masing LMDH.

Bertempat di rumah makan Pinggir kali 10/9 sejumlah Pengururs LMDH dan anggotanya mengadakan Diskusi dengan terbitnya Peraturan Menteri no 39. Diskusi dimoderatori KSS Kom.per Perhutani Mantngan Ismartoyo. Ketua Paguyuban LMDH Suparlan S.Ag. menjelaskan perlunya LMDH untuk segera memperkuat Organisasi agar lahan dan Pangkuan hutan yang sudah kita garap untuk kita dukung dengan administrasi penggunaanya. Sehingga kita menggarap lahan atau kawasan hutan ada landasan Hukumnya.  LMDH juga semakin kuat dalam pengorganisasianya.

Untuk LMDH coba merapatkan barisan dengan dengan pihak Desa ujarnya. Selama ini untuk mendapatkan Shering kan ada monitor dan Evaluasi dari Desa setempat. Maka, lanjut Widodo masing-masing LMDH semakin intens untuk menggarap lahan dan mengadministrasikan lahan garapannya nanti bisa dibantu oleh mandor Pendamping LMDH yang sudah di SK oleh Administratur. Jadi waktu menggarap lahan sudah punya payung hukum yang kuat dan orang lain tidak bisa seenaknya menguasai lahan yang sudah digarap oleh masing-masing pesanggem (penggarap)

Dengan adanya diskusi LMDH akan membangun kerjasama antara Perhutani dan Masyarakat dalam membangun kelestarian dan Sumber Daya hutan. Selain itu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat utamnya di tepi kawasan hutan. Bagi LMDH yang sudah masuk lingkup Perdes tentu akan lebih mudah dalam mendapatkan kucuran bantuan dari Perbankan maupun pemerintah dan unsur swasta lainya. (Kom-Pht/Mtg/Sgt)

Artikel Terkait: