Pengelolaan Sosial

Tenaga Kerja Perusahaan

Jumlah dan Komposisi

Tenaga kerja KPH Banyuwangi Utara tahun 2012 berjumlah 157 orang, terdiri dari 70 orang (45%) Pegawai Perusahaan dan 87 orang (55%) Pekerja Pelaksana. Tingkat pendidikan tenaga kerja adalah 36 orang (23%) SD/SLTP, 114 orang (73%) SLTA/DI/DIII dan 7 orang (4%) Sarjana.

Terdapat juga tenaga kerja borong prestasi yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan perusahaan, umumnya berasal dari masyarakat sekitar hutan khusus untuk pekerjaan persemaian, tanaman, pemeliharaan dan tebangan. Penyerapan tenaga kerja lokal di KPH Banyuwangi Utara mencapai 632 orang.

Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) untuk seluruh karyawan, dalam rangka meminimalkan risiko kecelakaan kerja sampai titik nol. Kegiatan dilaksanakan dengan penyediaan dan pembagian Alat Pelindung Diri kepada karyawan serta didukung dengan sistem pelaporan dan pemantauan dokumen SMK3 berupa:

  • Manual SMK3
  • Identifikasi Penilaian Risiko
  • Laporan kecelakaan kerja / investigasi
  • Laporan inspeksi K3
  • Laporan bulanan data tenaga kerja
  • Rencana Strategis Ketenagakerjaan
  • Piagam Zero Accident tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional)

Setiap karyawan dilindungi dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kesehatan kerja yang setinggi-tingginya dimana aplikasiannya merupakan upaya untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan kerja sehingga tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Selain dari eksistensi Perusahaan untuk menunjang Sumber Daya Manusia yang handal perlu dilakukan arahan-arahan yang jelas, Pembinaan yang terarah untuk mewujudkan karyawan yang lebih maju.

Berbagai bidang dalam kegiatan pekerjaan fisik dilapangan sarana dan prasarana dalam Monitoring penggunaan alat pelindung diri (APD) pada area lokasi masing – masing kegiatan selalu dilakukan imtik menghindari kecelakaan kerja dan pemeriksaan kesehatan para pekerja terus dilaksanakan untuk memastikan bahwa pekerja telah mendapatkan hak perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Pengorganisasian Pekerja.

Organisasi pekerja secara resmi sudah terbentuk di lingkungan perusahaan dan diakui oleh perusahaan. Dokumen pendukung organisasi yang memenuhi Peraturan UU no 13 tahun 2009, adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor KEP.132/PHIJSK-PKKAD/PKB/VIII/2012 yang memuat aturan-aturan yang disepakati antara karyawan dan perusahaan. Dalam dokumen tersebut telah diatur hak dan kewajiban pekerja secara lengkap. Hak-hak karyawan antara lain:

  • Gaji atau upah
  • Tunjangan jabatan, transpor, pengobatan dll
  • Kompensasi meninggalkan rumah dinas
  • Tunjangan tidak teratur (periksa kesehatan, perjalanan dinas, pindah, pakaian dinas dll)

Tanggungjawab sosial perusahaan

Pengelolaan kawasan hutan dalam konteks kelola sosial adalah menjaga dan meningkatkan fungsi sosial bagi masyarakat desa hutan seperti peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha, perubahan pendapatan masyarakat sekitar, persepsi masyarakat terhadap perusahaan maupun terhadap lingkungan hidup.

Rencana kelola sosial merupakan komitmen KPH Banyuwangi utara dalam mengelola hutan dengan memperhatikan fungsi sosial terdiri dari sosial ekonomi, pembinaan masyarakat, kesehatan lingkungan dan masyarakat. Sedangkan untuk membina hubungan telah terbentuk Serikat Karyawan Perhutani dan Forum Komunikasi (FORKOM) PHBM.

Hasil implementasi PHBM dari 16 desa wilayah hutan sudah terbentuk 15 Lembaga Masyarakat Desa Hutan

BWU-Tabel-41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontribusi Pangan

Perhutani memberikan peluang pemanfaatan lahan pada lokasi tanaman dengan sistem tumpangsari. Juga memberikan masyarakat desa hutan kesempatan untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu lain berupa: Hijauan Makanan Ternak (HMT), daun, rencek, buah, palawija, dan empon-empon.

Tahun 2012, KPH Banyuwangi Utara telah memberi sumbangan penyediaan cadangan pangan sebesar Rp 12, 45 milyar

BWU-Tabel-42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKBL

Dalam Kelola Sosial, Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara juga telah melaksanakan berbagai kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sosial masyarakat sekitar hutan, antara lain :

  • Penyaluran PKBL dengan jumlah mitra binaan sejumlah 200 mitra dengan nilai penyaluran PKBL sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp. 1.200.000.000,-
  • Program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan perbaikan sarana sanitasi (MCK) dan pemeliharaan rutin terhadap sarana tersebut di 3 (tiga) Magersaren..
  • Bantuan sarana pendidikan dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan, disediakan SD dan TK Tunas Rimba bagi masyarakat sekitar hutan. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan semangat melestarikan hutan sejak dini.
  • Program sosialisasi dan penyuluhan bidang sanitasi lingkungan, termasuk pemberian bantuan berupa genteng kaca bagi masyarakat magersaren.
  • Peduli Lingkungan Pembuatan hutan Kota sebanyak 750 plc, serta memfasilitasi pemenuhan akan air bersih bagi masyarakat magersaren yang membutuhkan.
  • Memberikan pembinaan/penyuluhan perkoperasian bagi LMDH dalam wilayah KPH Banyuwangi Utara, dalam rangka meningkatkan kapabilitas organisasi LMDH yang ada sehingga nantinya akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar hutan.

Penyaluran PKBL tahun 2008 – 2012

BWU-Tabel-43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemantauan Dampak Sosial

Monitoring dampak sosial dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi PHBM tingkat desa di wilayah KPH Banyuwangi Utara. Dari hasil pemantauan secara umum implementasi PHBM diketahui bahwa secara rata-rata dari aspek lingkungan dan social berada pada kondisi muda (mulai berkembang), sedangkan aspek ekonomi masih pada kondisi pemula. Untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan, sebagian besar diperoleh dari pemanfaatan lahan dibawah tegakan / tumpangsari, pengambilan madu, pemungutan biji kedawung, jarak pagar, porang, bambu dan usaha produkti berupa pracangan dan jasa angkutan. Untuk usaha produktif sumber dana yang digunakan sebagai modal usaha adalah dana swadaya yang dihimpun oleh masing-masing LMDH, bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) KPH Banyuwangi Utara dan hasil sharing produksi.

Hasil Pemantauan Dampak Sosial di KPH Banyuwangi Utara Th 2012

BWU-Tabel-44