Pengelolaan Sosial

Pada prisipnya pengelolaan sosial mencakup aspek eksternal dan internal. Sasaran kelola aspek Sosial terdiri dari :

  1. Eksternal
    1. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelembagaan MPSDH.
    2. Peningkatan kualitas kesejahteraan MPSDH sebagai dampak peran Perum Perhutani.
    3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan MPSDH.
    4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian sumber daya hutan semakin baik.
    5. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM MPSDH.
    6. Hubungan Perum Perhutani, MPSDH dan para pihak semakin baik.
    7. Penurunan tingkat kerawanan hutan dan kemajuan penyelesaian masalah tenurial.
  2. Internal
    1. SMK3 terimplementasi.
    2. Hubungan kemitraan yang transparan dan positif antara serikat karyawan dengan managemen.
    3. Peningkatan kualitas SDM.
    4. Pemenuhan hak-hak karyawan sesuai peraturan dan kemampuan perusahaan.

Strategi pengelolaan aspek sosial terdiri dari :

  1. Sosialisasi penyuluhan dan pendampingan rutin kegiatan kelembagaan MPSDH.
  2. Mendorong berdirinya koperasi MPSDH.
  3. Implementasi sharing hasil produksi.
  4. Penyaluran dana PKBL.
  5. Pemanfaatan lahan bawah tegakan dan hasil hutan non kayu.
  6. Mendorong pengembangan usaha produktif sesuai Potensi SDM dan peluang usaha yang ada.
  7. Pendidikan, pelatihan, study banding guna meningkatkan kapasitas SDM MPSDH.
  8. Diklat karyawan sesuai kebutuhan dan kompetensi
  9. Penyesuaian upah/honor secara bertahap.
  10. Penerapan reward dan punishment secara transparan.
  11. Melibatkan serikat karyawan dalam pembahasan masalah ketenagakerjaan.
  12. Sosialisasi, implementasi dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja.
  13. Penerapan kegiatan pengamanan hutan sesuai skala prioritas (pre-emtif, preventif dan represif).
  14. Penerapan managemen zonasi untuk penanganan kerawanan hutan.
  15. Melibatkan stakeholders dalam kegiatan pengamanan hutan.
  16.  Peningkatan kegiatan pengamanan hutan yang memadai termasuk pemenuhan kualitas dan kuantitas personil.
  17. Penyelesaian masalah tenurial melalui pendekatan partisipatif.
  18. Menghindari kekerasan dalam kegiatan pengamanan hutan.

Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pengelolaan hutan di KPH Madiun tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat. Pola kemitraan menjadi bagian yang sangat penting, mulai dari kegiatan persiapan tanaman, pemeliharaan, produksi, hingga ke pengelolaan HCVF. Kemitraan dan pemberdayaan tersebut diimplementasikan dalam bentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Dalam kegiatan tumpangsari, masyarakat berperan langsung dalam pembangunan hutan. Pemberian kesempatan kepada masyarakat menjadi sebuah pola kemitraan yang saling menguntungkan. Hak akses lahan bagi masyarakat merupakan pola kemitraan yang diterapkan KPH Madiun sehingga keberhasilan tanaman dapat dicapai.

Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan lainnya sebagai bentuk kemitraan dan pemberdayaan yang merupakan pola dalam pengelolaan hutan KPH Madiun. Masyarakat sebagai mitra kerja sebagai bentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dimplementasikan dengan pembentukan Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (MPSDH) sebagai wadah resmi masyarakat untuk bekerjasama dan berkomunikasi dengan Perum Perhutani.

 Manfaat Langsung Bagi Masyarakat Desa Hutan

Dilihat dari jumlah produksi dan nilai produksi panen tanaman pertanian selama 3 (tiga) tahun terakhir di Perum Perhutani KPH Madiun sumbangan komoditi pertanian terbesar nilai ini didapat dari hasil tumpangsari jagung.

Penanganan tenaga kerja

Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan dipenuhi oleh tenaga kerja dari daerah setempat.  Jika jumlah dan kualifikasi yang diperlukan tidak dapat dipenuhi dari daerah setempat, maka diupayakan untuk mendatangkan tenaga dari luar daerah.  Hal ini selain untuk mengantisipasi timbulnya konflik sosial dengan masyarakat lokal juga merupakan bentuk dari komitmen perusahaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat setempat.  Untuk itu proses penerimaan karyawan dilakukan secara transparan, yang dilakukan mulai dari pengumuman kesempatan kerja sampai proses penempatan karyawan.

Kegiatan pengadaan tenaga kerja di wilayah KPH Madiun dari tahun 2009-2011 sebanyak 217.806 orang.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Dukungan dan kesempatan berusaha telah dilakukan KPH Madiun melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dana PKBL yang telah digulirkan sejak tahun 2002 s/d tahun 2012

No. Tahun Jml Mitra Binaan Besar Pinjaman

1

2003

6

32.000.000

2

2004

3

37.500.000

3

2005

3

20.000.000

4

2006

5

70.000.000

5

2007

4

80.000.000

6

2008

4

50.000.000

7

2009

4

50.000.000

8

2010

2

25.000.000

9

2011

4

60.000.000

10

2012

4

75.000.000

Total

39

499.500.000

Pinjaman PKBL tersebut digunakan untuk kegiatan usaha masyarakat desa hutan yang tergabung dalam KTH/MPSDH. Usaha-usaha produktif yang berjalan antara lain adalah

  • Koperasi Simpan pinjam
    • Jual/beli benih,obat-obatan pertanian, polowijo, pupuk dll
    • Ternak Lembu
    • Pengrajin limbah kayu
    • Usaha kecil ( Pembibitan, makanan ringan, empon2), dll
    • Pembibitan dan pembuatan pupuk
    • Dll

Bagi Hasil/Sharing PHBM

Program sharing/berbagi hasil hutan kayu di KPH Madiun telah diterapkan sejak tahun 2003 s/d sekarang

Penyerahan Sharing KPH Madiun tahun 2007 s/d 2012

KPH-madiun--Tabel-41