Permohonan Info Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Penyampaian informasi merupakan kegiatan perusahaan untuk memberikan atau menyediakan informasi kepada pemohon atau peminta informasi publik sesuai kebutuhannya. Perum Perhutani memiliki Prosedur Kerja SMPHT.14-006 tentang Penyampaian Informasi Ekternal.

I . INFORMASI UMUM

  1. Informasi tentang profil Perum Perhutani
  2. Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan
  3. Informasi cara memperoleh informasi public
  4. Informasi pengadaan barang dan jasa
  5. Informasi lelang kayu

II. INFORMASI WAJIB SEBAGAI BUMN

  1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
  2. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
  3. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laporan Laba Rugi, dan Laporan tanggungjawab sosial perusahaan yang telah diaudit.
  4. Hasil penilaian auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
  5. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan Direksi;
  6. Mekanisme penetapan Direksi dan Komisaris atau Dewan Pengawas;
  7. Kasus Hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
  8. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
  9. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
  10. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
  11. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
  12. Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
  13. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
  14. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara

III. DAFTAR INFORMASI PUBLIK