Regulasi

  • UUD 1945 (Pasal 28 F)

  • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

  • UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

  • UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

  • UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

  • Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

  • Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

  • Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN

  • Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

  • Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan dan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perum Perhutani

  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. : PER/12/M.PAN/08/TAHUN2017 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah

  • Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik¬†(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara

  • Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

  • Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelsaian Sengketa Informasi Publik

  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. S-94/S.MBU/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 perihal Permintaan Petugas Penghubung BUMN untuk LAPOR

  • Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 469/KMK.06/2014

  • Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 1663/KPTS/DIR/2017 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Perum Perhutani

  • Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 429/KPTS/DIR/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perum Perhutani

  • Prosedur Kerja Sistem Manajemen Perhutani No. 10-026 tentang Layanan Informasi Publik