BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (21/7/2024) | Dalam upaya mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Lintas Selatan (JLS) atau Jalan Pantai Selatan (Pansela) di kawasan hutan Wilayah KPH Banyuwangi Selatan, berbagai pihak menggelar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan. Acara ini dilaksanakan pada Kamis hingga Sabtu (20/7) di Kantor Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

Rapat ini melibatkan Dishut Jatim, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Pemkab Jember, Perhutani KPH Jember, Pemprov Jatim, BPKHTL XI Jogja, Dinas PU Bina Marga, CDK Jember, dan instansi terkait lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kepala Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Wahyu Dwi Hadmojo, melalui Kasi PPB Widodo, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan JLS/Pansela. “Kami mendukung program ini sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berpedoman pada regulasi yang berlaku. Pembangunan Jalan Pansela diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, dan kami siap mendukung pelaksanaannya,” kata Widodo.

Widodo juga berharap agar sinergitas dan koordinasi antara Perhutani, Pemkab Jember, dan semua pihak terkait dapat dipertahankan dan ditingkatkan. “Penggunaan kawasan untuk pembangunan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pendapatan masyarakat sekitar hutan dan pemberdayaan lokal, serta mendukung program pemerintah pusat,” tambahnya.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, Eko Ferdianto, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. “Kami sangat menghargai dukungan dari Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, KPH Jember, Depren Perhutani Jatim, Dishut Jatim, BKPHTL XI Jogja, BBPJN Jawa Timur-Bali, dan instansi terkait lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat proses menuju PPKH dan pelaksanaan pembangunan Jalan Pansela. Pembangunan JLS diharapkan akan meningkatkan kegiatan ekonomi di sekitar Pansela dan menjadikannya destinasi wisata baru. Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk mendukung percepatan proyek ini,” jelas Eko.

Kabid Pengendali Ekosistem Hutan Dishut Jatim, Joko Santoso, mengapresiasi sinergi dan dukungan dari semua pihak. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Rakor dan riklap ini bertujuan untuk evaluasi dan perencanaan teknis (pertek) guna percepatan menuju PPKH dari Kementerian LHK. Kami berharap semua pihak terus mendukung Proyek Strategis Nasional ini, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta mempercepat pembangunan di wilayah pantai selatan sesuai regulasi yang berlaku,” tutup Joko. (Kom-PHT/Bws/Dik).

Editor:Lra
Copyright©2024