Perhutani Antisipasi Konflik Sosial, Perhutani Bersama Stakeholders Gelar Dialog |

BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (07/10/2022) | Upaya menciptakan iklim yang kondusif di lapangan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Jawa Bali dan Nusa Tenggara (BPSKL-Jabal Nusra) dari Kementerian LHK menggelar Pertemuan, tekait isu dualisme kepengurusan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tambak Agung di Aula Perhutani Banyuwangi Selatan, De Djawatan Benculuk Banyuwangi, Jumat (7/10).

Adminitratur Perhutani Banyuwangi Selatan, Panca Putra Sihite dalam keterangannya menyampaikan inti pertemuan ini, Perhutani Banyuwangi Selatan bersama KLHK-BPSKL Jabal Nusra, Pemkab. Banyuwangi, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Banyuwangi, Kesbangpol, Forkopimka Pesanggaran dalam rangka mediasi terkait dualisme kepengurusan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tambak Agung dengan maksud dan tujuan penyelesaian masalah serta mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat, tutur Panca.

Panca Putra Sihite menambahkan, “Kondusifitas lapangan mutlak diperlukan guna menjalankan pembangunan kehutanan yang bermitra dengan KTH maka dari itu mari kita perkuat sinergitas, komunikasi, kebersamaan dengan tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kami yakin tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, karena tujuan dari kegiatan pembangunan kehutanan adalah terwujudnya hutan lestari masyarakat sejahtera,” kata Panca lagi.

Menyikapi adanya dualisme kepengurusan KTH Tambak Agung Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran kami menawarkan beberapa opsi penyelesaian, yakni menggabungkan menjadi satu kepengurusan, menunggu masa berakhirnya kepengurusan yang lama, pembagian wilayah kerjasama di luar persetujuan awal dengan pendirian lembaga baru dan bila belum ada titik temu, maka kami akan konsultasikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) terang Panca.

Selanjutnya Kepala BPSKL Jabal Nusra Ojom Sumantri menyampaikan, upaya ini harus kita dukung bersama, kami yakin tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah karena hal ini terkait dengan Perhutanan Sosial yang merupakan program nasional, mari kita bersama sukseskan program nasional tersebut dengan tetap jaga kondusifitas dan kerukunan, terang Ojom.

Pada kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab. Banyuwangi Arief Setiawan menyampaikan, mari kita bersama jaga kebersamaan, kerukunan dan kondusifitas masyarakat, tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, ikuti aturan yang berlaku, ayo kita sukseskan program PS yang merupakan program nasional karena tujuan dari kegiatan PS adalah hutan lestari masyarakat sejahtera, tutur Arief.

Dari mediasi yang digelar tersebut mulai ada titik terang, meski belum maksimal, para pihak sepakat perlu ada pembahasan lebih lanjut. (Kom-PHT/Bws/Dik).