BALAPULANG, PERHUTANI (11/07/2022) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Balapulang melakukan Konsultasi Publik tentang pengelolaan hutan yang telah dilakukan bersama para stakeholder. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Sasana Wana Krida Kantor Perhutani KPH Balapulang, Kamis (07/07).

Sekitar 100 orang mengikuti konsultasi publik yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam), antara lain Camat Balapulan, Camat Margasari, Kapolsek Balapulang dan Kapolsek Margasari, Danramil Balapulang dan Danramil Margasari, Kades wilayah kabupaten Tegal dan Brebes,  Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, pemangku adat Jalawastu, perwakilan organisasi wanita penggerak PKK di wilayah kabupaten Tegal dan Brebes.

Turut hadir Administratur KPH Balapulang, Wakil Admnistratur dan jajarannya. Serta narasumber materi High Conservation Value Forest (HCVF) atau Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT), Sri Sulistyowati.

Selain melakukan konsultasi publik secara offline Perhutani KPH Balapulang secara resmi juga melakukan konsultasi publik secara kuesioner kepada 66 instansi / lembaga / perorangan antara lain kepada Muspida, Cabang Dinas Kehutanan (CDK), Dinas Pertanian & Lingkungan Hidup, BPN, LSM, Wartawan / media masa, dan Universitas di wilayah lingkup Balapulang.

Administratur KPH Balapulang Haris Setiana, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi upaya Perhutani untuk prosedur sertifikasi kayu terkendali sesuai persyaratan Forest Stewardship Council (FSC). “Dalam memenuhi standar FSC Controlled Wood tersebut Perhutani berkomitmen mematuhi untuk tidak memproduksi kayu dari hasil Illegal logging, tidak melakukan pelanggaran hak-hak sipil dan hak tradisional, tidak melakukan perusakan kawasan yang bernilai konservasi tinggi (HCVF), menjaga keutamaan konservasi hutan, melindungi hutan alam / hutan alam sekunder, tidak melaksanakan pengelolaan hutan dengan menanam jenis transgenic,” terangnya.

Selain itu Haris Setiana juga menyampaikan Perhutani selalu memberi ruang publik untuk turut serta dalam bentuk saran, kerja sama, dan dukungan lainnya, dalam pengelolaan hutan agar terjaga kelestariannya.

Sementara itu, Kepala Desa Pamedaran Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Warji, mewakili pemerintah desa yang hadir menyatakan pihaknya mengapresiasi serta menyambut baik upaya Perhutani dalam menjalin sinergitas bersama stakeholder di wilayah Kabupaten Tegal dan Brebes. “Hal ini merupakan langkah positif dalam rangka menjaga kelestarian dari gangguan keamanan hutan (Gukamhut) secara bersama-sama,” ujarnya.

Warji menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perhutani KPH Balapulang yang telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat desa selama ini, baik dalam peningkatan ketahanan pangan melalui kerjasama tumpangsari, serta telah menambah penghasilan masyarakat dari kegiatan tebangan setiap tahunnya. (Kom-PHT/Bpl/Swr)

Editor : Aas

Copyright©2022