SARADAN, PERHUTANI (24/04/2022) | Untuk mendongkrak pendapatan perusahaan dari sektor hasil hutan bukan kayu (HHBK), Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan mengoptimalkan kegiatan agroforestry baik yang dikerjakan secara mandiri maupun yang dikerjasamakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Saat ini Perhutani KPH Saradan sedang mengembangkan program tanaman agroforestry porang mandiri (APM) dan agroforestry tebu mandiri (ATM), termasuk juga agroforestry dengan komoditi palawija yang selama ini sudah di kerjasamakan dengan masyarakat yang tergabung dalam LMDH, kata Administratur Perhutani KPH Saradan Rumhayati, Sabtu, (23/04).
Menurutnya, agroforestry adalah suatu sistem pengelolaan lahan hutan secara intensif dengan mengkombinasikan tanaman kehutanan dan tanaman pertanian dengan maksud agar diperoleh hasil yang yang maksimal dari pengelolaan hutan tersebut.
“Namun tentunya, tidak mengesampingkan aspek konservasi lahan serta budidaya praktis masyarakat masyarakat lokal sekitar hutan,” ujarnya.
Rumhayati menjelaskan, dengan adanya kegiatan agroforestry ternyata mampu menciptakan lapangan pekerjaan, salah satunya adalah kebutuhan masyarakat akan lahan baik untuk bercocok tanam maupun memperoleh kesempatan meningkatkan perekonomian.
Dia mengatakan, bahwa dalam kegiatan kerjasama agroforestry antara Perum Perhutani yang bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan ini tentu saja dalam pemanfaatan kawasan hutan tersebut ada kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat, yakni pembayaran berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tegasnya.
Menurut Rumhayati, ketentuan tentang hak dan kewajiban antara Perhutani dengan LMDH sudah tercantum secara detil dalam perjanjian kerjasama (PKS) Agroforestry, bahwa dDalam PKS tersebut juga tercantum Berita Acara (BA) kesepakatan tentang petak-petak yang kerjasamakan, analisa perhitungan kewajiban PNBP dan nilai sharing atau bagi hasil produksi yang harus dibayar oleh LMDH.
Lebih lanjut Rumhayati menjelaskan, Kerjasama agroforestry antara Perhutani dengan LMDH sudah berjalan sejak tahun 2001 yakni pemanfaatan lahan dibawah tegakan (PLDT).
“Semua petak yang kita kerjasamakan dengan LMDH tentu saja sudah kita tuangkan dalam PKS yang berisi objek yang dikerjasamakan, analisa usaha, hak dan kewajiban dan lain-lain yang kita jadikan dasar untuk memungut PNBP dan nilai sharing produksi agroforestry,” terang Rumhayati.
Dia mengatakan, bahwa tidak ada pungutan liar, yang ada bagi hasil (sharing) yang dilaksanakan melalui mekanisme dan pedoman kerja yang berlaku, sehingga ini sah dan legal karena semuanya sudah diatur dalam perjanjian kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan di bidang agroforestry, ujar Rumhayati.
Secara terpisah Ketua LMDH Rimba Mas Sejahtera Desa Pajaran Wisdianto mengatakan, adanya kerjasama agroforestry ini LMDH sangat diuntungkan, karena bisa melakukan perberdayaan anggota masyarakat dengan mengerjakan lahan dibawah tegakan dengan tanaman palawija.
“Selain mengurangi jumlah pengangguran di Desa Pajaran, kerjasama agroforestry ini ternyata juga mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dalam pengembangan budidaya tanaman porang,” ujar Wisdianto.
Menurutnya, LMDH Rimba Mas Sejahtera selalu memenuhi kewajiban yang telah tertuang dalam PKS baik pembayaran PNBP maupun sharing produksi agroforestry berdasarkan berita kesepakatan dalam PKS.
“Jadi pembayaran PNBP dan sharing produksi ini sifatnya legal karena ada dasarnya PKS di kedua belah pihak,” Wisdianto menambahkan. (Kom-PHT/Srd/Swn)
Editor : Uan
Copyright©2022