{"id":330147,"date":"2025-09-15T11:20:47","date_gmt":"2025-09-15T04:20:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/?p=330147"},"modified":"2025-09-19T12:46:52","modified_gmt":"2025-09-19T05:46:52","slug":"perhutani-jalin-koordinasi-dengan-kejari-wonosobo-terkait-hukum-datun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/en\/perhutani-jalin-koordinasi-dengan-kejari-wonosobo-terkait-hukum-datun\/","title":{"rendered":"Perhutani Jalin Koordinasi dengan Kejari Wonosobo Terkait Hukum Datun"},"content":{"rendered":"

KEDU SELATAN, PERHUTANI (15\/09\/2025) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan melalui Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo terkait hukum perdata dan tata usaha negara, guna mengoptimalkan pengelolaan hutan negara di wilayah Kabupaten Wonosobo, Senin (15\/09). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding<\/em> (MoU) antara Perum Perhutani KPH Kedu Selatan dengan Kejari Wonosobo pada 26 Februari 2025 lalu.<\/p>\n

Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan hutan, tentunya perlu mendapat dukungan berbagai pihak agar dalam mewujudkan hutan lestari dan memberikan manfaat berkelanjutan dapat terwujud. Dalam upaya mencapai visi tersebut, Perhutani di antaranya perlu bersinergi dengan Kejari untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam pengelolaan hutan.<\/p>\n

Tugas pokok Kejakasaan Negeri sendiri adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta melaksanakan tugas lain seperti penegakan hukum, penyidikan, dan pengawasan. Tak hanya itu, Kejaksaan Negeri juga melakukan pelayanan dan pemberian bantua hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, serta menjaga ketertiban dan ketentraman umum dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengawasi kebijakan penegakan hukum.<\/p>\n

Koordinasi berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Wonosobo, Jalan Mayjen Bambang Sugeng, Mendolo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasi Datun Kejari Wonosobo, Kepala BKPH Ngadisono bersama Kaur Teknik.<\/p>\n

Administratur KPH Kedu Selatan melalui Kepala BKPH Ngadisono, Supriyanto, menegaskan pentingnya membangun sinergi lintas sektor dalam tata kelola hutan. Ia berharap dengan dukungan Kejari serta berbagai pihak, harapan Perhutani, pengelolaan hutan dapat lebih optimal, terarah, serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.<\/p>\n

“Dengan kegiatan ini, diharapkan juga terjalin kerja sama yang lebih solid antara Perhutani dan kejaksaan negeri dalam menjaga fungsi keberlanjutan hutan dan kemajuan daerah.\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Kasi Datun Kejari Wonosobo, Lindu Aji Saputro, menyatakan kesiapan jajarannya untuk memberikan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. \u201cKoordinasi dan komunikasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan di kemudian hari,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Melalui kegiatan ini, Perhutani dan Kejari Wonosobo berharap terjalin kerja sama yang solid dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan sekaligus mendukung pembangunan daerah.\u00a0(Kom-PHT\/Kds\/Rwi)<\/p>\n

Editor: Tri<\/p>\n

Copyright \u00a9 2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

KEDU SELATAN, PERHUTANI (15\/09\/2025) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan melalui Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo terkait hukum perdata dan tata usaha negara, guna mengoptimalkan pengelolaan hutan negara di wilayah Kabupaten Wonosobo, Senin (15\/09). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) […]<\/p>\n","protected":false},"author":51,"featured_media":330537,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"Perhutani Jalin Koordinasi dengan Kejari Wonosobo Terkait Hukum Datun","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[15],"tags":[1691,45,2692,19],"class_list":["post-330147","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-suara-rimba","tag-kphkeduselatan","tag-suararimba","tag-divisiregionaljawatengah","tag-perhutani"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/foto-dan-logo-PHT-copyright-2025-Koordinasi-dengan-Kejari-Wonosobo.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/330147","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/51"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=330147"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/330147\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":330956,"href":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/330147\/revisions\/330956"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/330537"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=330147"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=330147"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.perhutani.co.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=330147"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}