PIKIRAN-RAKYAT.COM (13\/02\/2026) | Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang secara resmi mengikuti agenda Audit Kepatuhan serta Evaluasi Perjanjian Kerja Sama.<\/p>\n
Langkah strategis tersebut digelar langsung oleh Seksi Hukum Divisi Regional Jawa Tengah Perum Perhutani guna memastikan seluruh integritas kerja.<\/p>\n
Agenda Audit Kepatuhan serta Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung selama dua hari penuh, yakni Selasa hingga Rabu, 10 hingga 11 Februari 2026.<\/p>\n
Lokasi kegiatan bertempat di Hotel Amanda Hill yang berada di kawasan sejuk Bandungan, Kabupaten Semarang, dengan pengawasan ketat tim internal.<\/p>\n
Audit kepatuhan ini merupakan bagian integral dari upaya besar perusahaan dalam menangani serta mencegah munculnya berbagai risiko regulasi hukum.<\/p>\n
Selain itu, kegiatan evaluasi berkala ini bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang menjunjung tinggi aspek integritas serta etika profesional.<\/p>\n
Langkah Preventif Perhutani Langkah ini dipandang sangat efektif sebagai tindakan preventif atau pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum di lingkungan kerja Perhutani.<\/p>\n
Program ini juga sangat selaras dengan implementasi Whistle Blowing System yang sedang digalakkan oleh manajemen pusat demi transparansi publik.<\/p>\n
Tidak hanya itu, agenda ini menjadi bagian dari program pencegahan serta pengendalian kecurangan atau fraud prevention and control program resmi.<\/p>\n
Di tempat terpisah, Administratur KPH Semarang, Misa Ekaristi, menegaskan bahwa keikutsertaan unitnya dalam audit ini menjadi momentum krusial.<\/p>\n
Pihaknya menilai bahwa penguatan tata kelola kerja sama antarlembaga harus didasari pada aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah baru.<\/p>\n
“Audit kepatuhan ini menjadi sarana evaluasi strategis bagi KPH Semarang guna memastikan seluruh perjanjian kerja sama,” ujar Misa dalam narasinya.<\/p>\n
Integritas dan Regulasi Kerja Menurut Misa, langkah ini memastikan semua jalinan kemitraan sudah “berjalan sesuai regulasi, prinsip kehati-hatian, dan nilai integritas kerja.”<\/p>\n
Seluruh dokumen legal akan dipastikan memenuhi standar hukum sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat dalam kerja sama hutan.<\/p>\n
Kepala Divisi Regional Jawa Tengah, Asep Dedi Mulyadi, dalam keterangan resminya turut memberikan arahan tegas mengenai fungsi utama audit ini.<\/p>\n
Beliau menekankan bahwa audit kepatuhan berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan kewajiban seluruh jajaran di wilayah Jateng.<\/p>\n
Kewajiban kepatuhan tersebut mencakup hal yang bersifat wajib maupun mandiri yang harus dipenuhi oleh setiap satuan kerja di bawah naungannya.<\/p>\n
Kepatuhan wajib sendiri lahir dari tuntutan regulasi serta perizinan, sementara kepatuhan mandiri berasal dari kesepakatan pemangku kepentingan.<\/p>\n
Transparansi Kelola Hutan Dalam kegiatan tersebut, seluruh KPH di wilayah Jawa Tengah diminta untuk segera menyiapkan dokumen Register Perjanjian Kerja Sama secara lengkap.<\/p>\n
KPH Semarang juga memaparkan berbagai permasalahan teknis yang dihadapi dalam proses legal drafting agar mendapatkan solusi terbaik dari tim hukum.<\/p>\n
Proses contract drafting juga menjadi sorotan utama dalam evaluasi ini guna meminimalisir celah hukum yang bisa merugikan aset negara di masa depan.<\/p>\n
Melalui diskusi mendalam, diharapkan adanya keseragaman pemahaman aturan di antara para pengelola hutan agar tercipta sinergi kerja yang lebih kuat.<\/p>\n
Keikutsertaan aktif KPH Semarang diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan sumber daya.<\/p>\n
Aspek transparansi menjadi kunci utama bagi Perum Perhutani untuk terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas dan para mitra kerja strategis.<\/p>\n
Dengan tata kelola yang bersih, cita-cita mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan akan lebih mudah tercapai demi kesejahteraan generasi mendatang.<\/p>\n
Semua jajaran berkomitmen penuh untuk menjalankan hasil rekomendasi audit ini sebagai bentuk dedikasi terhadap kelestarian ekosistem hutan nasional.<\/p>\n
Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan agar program pengawasan ini dapat berjalan konsisten dan memberikan dampak positif bagi organisasi.***<\/p>\n