Bogor, Perhutani (16/11/2022) Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Asep Dedi Mulyadi didampingi Yudha Suswardantho selaku Wakadivre, Kepala Departemen Produksi dan Ekowisata Dadan Wahyu Wardhana, kepala Seksi Produksi Non Kayu Angkat Wijanto melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor, pada hari Rabu (16/11).
Hadir dalam acara tersebut Administratur KPH Bogor Achmad Rusliadi, bersama wakil administratur KPH Bogor, segenap Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi, serta segenap Asisten Perhutani (Asper), Kepala Urusan, dan Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) lingkup KPH Bogor.
Achmad Rusliadi dalam sambutanya menyampaikan perkembangan kinerja Perhutani KPH Bogor, baik sumber daya manusia maupun produksi sampai dengan bulan Oktober 2022.
“ Dalam satu tahun ini jumlah potensi SDM KPH Bogor mengalami penurunan jumlah karyawan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa karyawan yang memasuki masa pensiun dan mutasi promosi ke KPH lain, untuk produksi getah pinus sampai akhir oktober mencapai 106 % dan akan terjadi penambahan untuk priode ke I bulan ini. Sedangkan dalam bidang pariwisata, NPS mencapai 74 % diharapkan pada akhir tahun akan tercapai 100 % “.
Asep Dedi pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa kegiatan pembinaan karyawan ini merupakan sebagai motivator segenap pimpinan dimasing masing KPH, untuk tetap bersemangat dalam mencapai kinerja sesuai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022, baik pencapaian target, efisensi biaya, keberhasilan tanaman, serta mempersiapkan rencana yang terverifikasi RKAP Tahun 2023.
“Dengan diadakan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi lebih kepada seluruh karyawan KPH Bogor, kami selalu terbuka untuk menampung segala aspirasi ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dilapangan, sehingga secara bersama kita dapat mencari solusi terbaik demi kelencaran pekerjaan,” Ungkapnya.
“Hubungan baik dengan Stakeholder pemerintah setempat, LSM, Media masa, ataupun Tokoh masyarakat, perlu ditingkatkan tentunya dengan tetap menjaga kekompakan dan integritas sesuai Standar Operasional Kerja (SOP) , terutama dalam penerapan implementasi program KHDPK kepada masyarakat maupun Pemerintah setempat” Tambahnya. (kom-pht/bgr/mul).