KEDU UTARA, PERHUTANI (24/06/2022) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara melakukan pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VII Provinsi Jawa Tengah di Desa Campursari Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Kamis (23/06).
Acara tersebut dihadiri Asisten Perhutani (Asper) Wonosobo, Kasubag TU CDK wilayah VII, Penyuluh Kehutanan Wonosobo, Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sisinga Desa Sikunang, LMDH Campursari, dan Kepala Desa Campursari beserta perangkat.
Administratur KPH Kedu Utara melalui Asper Wonosobo, Joko Supriyanto menyampaikan bahwa selama ini kerjasama yang dilakukan oleh Perhutani adalah dengan LMDH. “Namun kedepannya kerjasama yang dilakukan Perhutani dengan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), CV dan PT sehingga LMDH segera dapat membentuk koperasi atau bergabung dengan BUMDES,” jelasnya.
Lebih lanjut joko menambahkan, masyarakat dapat memanfaatkan hutan namun tetap memperhatikan kelestarian. “Apabila ada yang menyampaikan bahwa hutan bisa disertifikatkan itu adalah bohong, kawasan hutan adalah milik Negara dan tidak mungkin hutan bisa menjadi hak milik,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Kepala CDK VII yang diwakili oleh Kasubag TU CDK VII Nur Hutama menyampaikan bahwa Pemerintah telah mernbuka akses pemanfaatan hutan dalam bentuk Perhutanan Sosial (Permen LHK no 9 tahun 2021) namun pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Pokja Percepatan Perhutanan Sosial, Suparman menyampaikan saat ini hutan di Pulau Jawa dikelola Perhutani sehingga segala sesuatu terkait pemanfaatannya harus sepengetahuan Perhutani.
Pada kesempatan yang sama Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Fajar Rizki menyampaikan LMDH terus menginventarisasi potensi usaha produktif sebelum membentuk KUPS misalnya kopi, kanka, wisata dan masing-masing potensi dibentuk KUPS tersendiri. Ia berharap, Perhutani dan CDK wilayah VII membantu LMDH segera berproses dalam pembentukan koperasi. (Kom-PHT/Kdu/Eko)
Editor : Aas
Copyright©2022