Perhutani Perhutani BKPH Ngimbang Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa dan TNI Jaga Kawasan Hutan |

MOJOKERTO, PERHUTANI (14/10/2025) | Guna memperkuat kolaborasi lintas sektor, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto melalui Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang menggelar kegiatan komunikasi sosial bersama Kepala Desa Kakatpenjalin dan Babinsa setempat pada Senin (13/10).

Kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kerja BKPH Ngimbang ini bertujuan meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pengelolaan kawasan hutan di Desa Kakatpenjalin, Kecamatan Ngimbang. Pertemuan dihadiri oleh Asisten Perhutani (Asper) BKPH Ngimbang beserta jajaran, Kepala Desa Kakatpenjalin, Babinsa Koramil Ngimbang, serta perwakilan masyarakat sekitar hutan.

Melalui kegiatan ini, seluruh pihak membahas langkah-langkah strategis untuk menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus memperkuat peran masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Asper BKPH Ngimbang, Rokhim, menyampaikan bahwa kegiatan komunikasi sosial merupakan langkah penting dalam membangun kesamaan visi antara Perhutani, pemerintah desa, dan TNI. “Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat koordinasi di lapangan, baik dalam pengamanan hutan maupun pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan, sehingga tercipta pengelolaan yang lestari dan berkeadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kakatpenjalin, Agung Prasetyawan, menyambut baik inisiatif Perhutani yang aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah desa. “Kolaborasi seperti ini sangat dibutuhkan agar pengelolaan kawasan hutan berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” tuturnya.

Babinsa Koramil Ngimbang juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pengamanan dan pembinaan wilayah hutan. “Kami siap bersinergi dengan Perhutani dan pemerintah desa untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah hutan,” katanya.

Melalui kegiatan komunikasi sosial ini, Perhutani BKPH Ngimbang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan lintas instansi dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang aman, produktif, dan berkelanjutan. (Kom-PHT/Mjk/Ric)