Perhutani Perhutani Divre Janten Terima Kunjungan Komisi II DPRD Banten Bahas Skema Perhutanan Sosial |

BANDUNG, PERHUTANI (12/03/2025) | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten menerima kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dalam rangka koordinasi mengenai wilayah dan skema Perhutanan Sosial di Provinsi Banten. Kegiatan berlangsung di Kantor Perhutani Divre Jabar & Banten pada Senin (10/03).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, Iip Makmur, didampingi Wakil Ketua Musa Weliansyah serta anggota komisi lainnya. Kehadiran rombongan DPRD Banten disambut langsung oleh Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Yudha Suswardhanto, bersama jajaran manajemen.

Dalam sambutannya, Yudha Suswardhanto menjelaskan bahwa dari sekitar 79 ribu kawasan hutan KPH Banten wilayah KPH Banten, sebanyak 55% ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dibawah kewenangan langsung Kementerian Kehutanan termasuk di dalamnya pengelolaan hutan skema Perhutanan Sosial. Sedangkan kemitraan berbasis masyarakat di Perhutani saat ini melalui skema Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP), yang bertujuan agar masyarakat sekitar hutan lebih profesional dalam kerja sama mengelola lahan sehingga lebih produktif tanpa mengganggu kelestarian lingkungan.

“Melalui skema ini, masyarakat dapat memanfaatkan lahan hutan secara legal dan berkelanjutan untuk kegiatan usaha di sektor kehutanan. Hal ini merupakan komitmen Perhutani yang sejalan dengan program yang dicanangkan pemerintah menuju kemandirian bangsa dengan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi masyarakat,” ujar Yudha.

Selain itu, Yudha juga menekankan bahwa skema ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga fungsi ekologi hutan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan yang berbasis kemitraan akan memastikan bahwa kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan berdampingan.

Ketua Komisi II DPRD Banten, Iip Makmur, menyampaikan apresiasi atas upaya Perhutani dalam mengelola kawasan hutan dengan pendekatan partisipatif. Ia menekankan bahwa kerja sama yang erat antara Perhutani dan masyarakat perlu terus diperkuat agar dapat memberikan manfaat maksimal. Selain itu, ia berharap program Perhutanan Sosial dan bentuk kemitraan lainnya dapat menjadi solusi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga ekosistem hutan di Provinsi Banten. (Kom-PHT/DivreJanten/Ga)