Perhutani Perhutani KPH Banyuwangi Barat Gelar Opening Meeting Penilaian Kinerja PHL 2026 |

BANYUWANGI BARAT, PERHUTANI (31/01/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat menggelar opening meeting Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Tahun 2026, sebagai tahapan awal pelaksanaan audit PHL yang bertujuan menilai kesesuaian pengelolaan kawasan hutan dengan ketentuan internal Perhutani, regulasi nasional, serta standar pengelolaan hutan lestari bertempat di Kantor Perhutani Banyuwangi, Selasa (27/01).

Kegiatan tersebut dihadiri Administratur KPH Banyuwangi Barat, para Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi (Kasubsi), Asisten Perhutani (Asper), Kepala Tempat Penimbunan Kayu (TPK), serta Kepala Urusan Teknologi Informasi (Kaur TI) Perhutani KPH Banyuwangi Raya yang meliputi KPH Banyuwangi Barat, Banyuwangi Utara, dan Banyuwangi Selatan.

Administratur KPH Banyuwangi Barat, Muklisin, menyampaikan bahwa pihaknya siap dilakukan audit sebagai bagian dari evaluasi pengelolaan hutan lestari yang telah dilaksanakan. Menurutnya, audit PHL menjadi gambaran sejauh mana pengelolaan hutan telah sesuai dengan ketentuan internal Perhutani melalui Petunjuk Kerja Sistem Manajemen Perhutani (PK-SMPHT), peraturan nasional, serta standar internasional pengelolaan hutan lestari.

Muklisin menjelaskan bahwa rangkaian audit dilaksanakan selama tiga hari, yakni opening meeting dan pemeriksaan kelengkapan dokumen pada 27 Januari 2026, audit lapangan (on site) pada 28 Januari 2026, serta closing meeting pada 29 Januari 2026.

Sementara itu, Lead Auditor PHL, Tri Irawati, menjelaskan bahwa Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari merupakan sertifikasi wajib (mandatori) untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan oleh Perum Perhutani memenuhi standar kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Ia menambahkan bahwa audit mencakup aspek produksi berupa pengelolaan hasil hutan secara lestari, aspek ekologi terkait perlindungan dan konservasi kawasan hutan, aspek sosial melalui keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta aspek tata kelola yang menekankan transparansi dan pengelolaan perusahaan yang baik. (Kom-PHT/Bwb/Eko)