PARENGAN, PERHUTANI (06/10 2025) | Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan menghadiri rapat analisis dan evaluasi program swasembada pangan yang digelar di aula Polres Tuban, Senin (6/10).
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian program swasembada pangan, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.
Wakil AdministraturPerhutani KPH Parengan, Hengki Prasetyo, menyampaikan bahwa Perhutani siap mendukung program swasembada pangan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan legalitas pengelolaan kawasan hutan.
“Kami berkomitmen mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan, salah satunya melalui optimalisasi lahan hutan untuk kegiatan agroforestry dan tumpangsari bersama LMDH. Namun, kegiatan di kawasan hutan harus sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan,” ujarnya.
Kepala CDK Bojonegoro, Widodo, menambahkan bahwa pelaksanaan program pangan di kawasan hutan harus memperhatikan status dan pengelolaan wilayah, terutama untuk memastikan apakah termasuk dalam Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) atau wilayah Perhutani.
“Verifikasi status kawasan sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan dan untuk menjaga tertib administrasi kawasan hutan,” jelasnya.
Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Tuban menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program pangan berkelanjutan, mulai dari pendataan, distribusi, hingga pembinaan petani.
Pihak Bulog juga menegaskan bahwa data produksi dan distribusi pangan harus akurat serta sinkron antarlembaga agar ketahanan pangan dapat terencana dengan baik, terutama menjelang musim paceklik.
Rapat tersebut dihadiri jajaran Polres Tuban, dan sejumlah instansi strategis, di antaranya Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bojonegoro, Bulog, Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban. (Kom-PHT/Prg/Dgm)
Editor:Lra
Copyright©2025