JATIROGO, PERHUTANI (9/11/2021) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jatirogo melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) kelembagaan dan mitigasi penanganan konflik Perhutanan Sosial terhadap 3 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban bertempat di Persemaian Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ngelo, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngulahan, Senin (8/11).

Acara Monev Kelembagaan tersebut dihadiri Administratur KPH Jatirogo, yang diwakili Kepala Seksi Pembinaan SDH dan Perhutanan Sosial, Eka Widiyanto beserta Jajaran, seluruh Ketua LMDH beserta pengurus di wilayah Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Kerek, Tuban.

Mewakili Administratur KPH Jatirogo Eka Widiyanto mengatakan, dengan adanya Program Perhutanan Sosial (PS) dapat menciptakan keharmonisan antar Perhutani dan Masyarakat Desa sekitar Hutan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan lahan yang ada di kawasan hutan.

Menurutnya  bahwa program PS ini memiliki tiga poin penting dalam pelaksanaannya, yaitu revitalisasi potensi sumberdaya hutan, optimalisasi usaha produktif dan pengembangan sumberdaya manusia (kemandirian kelompok Masyarakat Desa Hutan).

“Sedangkan mitigasi konflik diperlukan untuk upaya preventif timbulnya distorsi di lapangan,” katanya.

“Yang terpenting, lahan hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar hutan dalam konteks tata kelola hutan yang lestari,” tandas Eka.

Sementara itu Ketua LMDH Gemulung Jaya, Parji yang mewakili segenap Ketua LMDH lainnya mengatakan bahwa dengan adanya monev kelembagaan dan mitigasi penanganan konflik Perhutanan Sosial tersebut, pihaknya merasa senang dan bangga karena dapat memahami Program Perhutanan Sosial dari Pemerintah.

“Harapannya forum ini dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat karena setiap kegiatan yang dilakukannya mendapatkan evaluasi,” ujarnya.  (Kom-PHT/Jtr- Dhe)

Editor : Ywn

Copyright©2021