SUMEDANG, PERHUTANI (03/09/2021) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sumedang bersama Direktorat Usaha Jasa Lingkungan (jasling) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Direktorat Jendral (Ditjen) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengadakan pertemuan untuk membahas evaluasi pariwisata dan HHBK yang dikelola oleh Perhutani KPH Sumedang, bertempat di Kantor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Manglayang Timur, Jumat (03/09).

Acara tersebut dihadiri oleh Administratur KPH Sumedang yang diwakili oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (PPB), Rully Priana beserta jajaran dan Direktorat Usaha Jasling dan HHBK Ditjen PHPL Kementerian LHK diwakili oleh Kepala Seksi Penilaian Kinerja Usaha 1 Untung Satrio, Kepala Seksi Penilaian Kinerja Usaha 2 Aih Solih beserta jajaran.

Administratur KPH Sumedang melalui Rully Priana mengatakan bahwa di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan jasa lingkungan wisata alam dan harus segera disikapi karena Pesona Taman Puspa merupakan salah satu wisata alam di Sumedang yang terdampak pandemi Virus Covid-19.

“Dengan adanya kunjungan dari Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Kementeian LHK dapat memberikan arahan dalam rangka pembinaan teknis peningkatan kinerja. Sebab, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Sumedang daerah-daerah yang sedang menerapkan PPKM Level 3 belum diperbolehkan untuk membuka aktifitas wisata,” paparnya.

Sementara itu Untung Satrio mengatakan bahwa pengelola hutan di Wisata Pesona Taman Puspa dapat terus mengembangkan wahana yang menarik, karena Jasa Wisata yang dapat menarik pengunjung harus bersifat dinamis dan terus menciptakan kreasi. Selain itu diperlukan strategi pengembangan di masa pandemi covid dan penerapan PPKM Level 3 di wilayah Kabupaten Sumedang agar usaha wisata terus dapat bertahan dan masyarakat tidak terpuruk perekonomiannya, contohnya pengembangan Forest Healing dan wisata virtual dapat menjadi alternatif.

“Dalam pengembangan parawisata alam perlu strategi dengan mempromosikan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lokal berupa kopi seperti halnya di BKPH Manglayang Timur dan pengembangan desa wisata dengan mengangkat kearifan lokal masyarakat sekitar,” ujarnya lebih lanjut.

Sementara untuk HHBK, Untung Satrio menambahkan bahwa pihak Perhutani KPH Sumedang agar dapat hadir dalam peningkatan ekonomi masyarakat pada program kemitraan agroforestry, tidak hanya menjadi penyedia lahan tetapi bisa sebagai fasilitator stabilisasi pemasaran dan mendorong mitra Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dapat menjual hasil HHBK olahan dengan harga lebih bernilai.

“Pihak Perhutani agar dapat menjadi fasilitator untuk pengembangan kapasitas kelola HHBK kopi dengan berkoordinasi dengan stakeholder, menyelenggarakan workshop pengolahan kopi dan sebagainya. Menjadikan kopi yang tumbuh di areal KPH Sumedang dapat menjadi primadona di Jawa Barat dengan menjalin komunikasi pengembangan kopi lokal dengan Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (Kom-PHT Smd/BY)

Editor : Ywn

Copyright©2021