MADIUN, PERHUTANI (25/6/2021) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun menerima kunjungan Tim Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) di Sekretariat Wana Wisata Raden Sekar Park, Desa Krandinan Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jumat (25/6).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) perkembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Risqi Abadi. Ketua Tim Monev KUPS dari BPSKL Jabalnusra Awan Siswanto hadir bersama tiga orang anggotanya yaitu, Tina Hesti Wahyuni, Nandar Sutiadi Praja dan Anas Abi Hamzah.
Administratur KPH Madiun, Imam Suyuti di tempat lain mengatakan bahwa Monev yang dilakukan oleh Tim BPSKL Jabalnusra tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui KUPS dalam merumuskan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat, serta untuk mengetahui metode dan kinerja pengurus.
Menurut Imam, adanya program Perhutanan Sosial tersebut diharapkan terbangunnya pengelolaan yang berkesinambungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ditugaskan kepada BPSKL, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Perhutani.
Sinergi pembangunan pengembangan usaha Perhutanan Sosial penting dilakukan diantara pemangku kepentingan dalam mempercepat program Perhutanan Sosial dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat desa hutan dan kelestarian hutan.
“Saat ini perkembangan program Perhutanan Sosial melalui pemberdayaa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di bidang Agroforestry (komoditi jagung, porang) dan wisata sudah berjalan dan berkembang,” imbuh Imam.
Sementara itu Ketua Tim BPSKL Jabalnusra, Awan Siswanto menyampaikan, bahwa ada tiga aspek tujuan program Perhutanan Sosial, yakni ekologi, budaya dan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa hutan dan ihaknya mempunyai agenda untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui perkembangan usaha KUPS.
“Pembentukan KUPS merupakan program Pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan atau kelompok, kami berharap KUPS di LMDH Risqi Abadi bisa berjalan maju dan berkembang dan kedepanya bisa menjadi KUPS yang mandiri dengan klasifikasi platinum,” kata Awan.
Di tempat yang sama, Sumedi selaku Sekretaris LMDH Risqi Abadi mengatakan jika pihaknya sangat mendukung kegiatan Monev KUPS tersebut. “Dengan Monev ini hasilnya bisa untuk evaluasi kegiatan kami kedepan, guna meningkatkan kapasitas dan pendapatan lembaga melalui KUPS sehingga bisa menjadi LMDH yang mandiri,” kata Sumedi.
“Kami berharap selain bimbingan teknis juga mohon bantuan sarana prasarana dari BPSKL demi kemjauan dan kelancaran usaha di kelompok kami,” tutu Sumedi. (Kom-PHT/Mdn/Yd)
Editor : Ywn
Copyright©2021