PROBOLINGGO, PERHUTANI (3/8/2021) | Primer Koperasi Karyawan (Primkokar) Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo menjadi salah satu tempat kunjungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan dalam rangka konsultasi dampak darurat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi kegiatan koperasi yang dilaksanakan pada, Selasa (3/8).
Administratur Perhutani KPH Probolinggo Ida Jatiana selaku pembina Primkokar Perhutani KPH Probolinggo menyambut langsung kedatangan rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan untuk melihat dari dekat keberadaan Primkokar tersebut.
Ida Jatiana menyampakan, bahwa dimasa PPKM ini Primkokar Perhutani KPH Probolinggo masih eksis dalam melayani kebutuhan anggotanya, baik karyawan yang masih aktif maupun yang sudah purna yaitu berupa pinjaman maupun belanja barang.
“Bahkan juga banyak dari pihak luar yakni masyarakat sekitar Probolinggo yang sekedar belanja untuk mencari kebutuhan seperti madu dan minyak kayu putih. Namun kami juga tetap menerapkan protokol kesehatan untuk orang luar yang masuk didalam lingkungan kantor Perhutani Probolinggo,” ujarnya.
Ida Jatiana menerangkan, bahwa masa pandemi dengan pemberlakuan PPKM oleh pemerintah yang diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021 mendatang, terlihat kegiatan Primkokar Perhutani Probolinggo justru mengalami peningkatan dibidang simpan pinjam dan unit usaha toko.
Sementara itu Sekretaris Primkokar Perhutani KPH Probolinggo, Elys Ambarwati juga menjelaskan kepada Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan setiap pertanyaan yang diajukan seputar dampak diberlakukannya PPKM terhadap koperasinya.
Elys mengatakan, bahwa yang paling dirasakan pada pemberlakuan PPKM adalah semakin meningkatnya interaksi anggota kepada koperasi. Bahkan anggota yang semula pasif menjadi aktif dengan meminjam uang dan belanja barang di koperasi, begitu pula dengan unit usaha toko juga mengalami peningkatan.
Dia menyebut bahwa barang-barang yang laku secara signifikan adalah barang yang berkaitan untuk pencegahan Covid -19 seperti madu, minyak kayu putih, hands sanitizer dan masker, sedangkan barang konsumtif seperti gula, beras, deterjen dan minyak goreng masih tidak mengalami peningkatan.
Menurut Elys, pemberlakuan PPKM membawa dampak meningkatnya omzet, dia membandingkan bahwa sebelum adanya PPKM pendapatan kotor hanya berkisar 1- 3 juta rupiah perminggu, namun sekarang bisa meningkat menjadi 10 – 25 juta rupiah. Penjualan terbanyak berasal dari madu dan minyak kayu putih.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Mohamad Jaelani menyempaikan terima kasih kepada Administratur KPH Probolinggo Ida Jatiana dan pengurus Primkokar Perhutani KPH Probolinggo yang telah menjelaskan keberadaan koperasi di masa PPKM.
“Kami akan mencontoh kinerja koperasi disini untuk diterapkan kepada koperasi-koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan,” katanya.
Mohamad Jaelani mengatakan, bahwa Primkokar Perhutani KPH Probolinggo telah mampu membuat terobosan dan memanfaatkan peluang bisnis yang berkaitan dengan adanya Covid-19.
“Yakni dengan meningkatkan penjualan madu dan minyak kayu putih serta alat kesehatan lainnya seperti masker, hand sanitizer dan lannya, sehingga koperasi bisa tetap eksis dan dapat menyejahterakan semua anggotanya”, tutupnya. (Kom-PHT/Pbo/Her).
Editor : Ywn
Copyright©2021