TEMPO.CO (26/06/2021) | Pasokan pakan terutama hijauan bagi peternak sapi perah skala rakyat, menjadi persoalan klasik yang tak kunjung menemukan solusinya. Selama ini, peternak mengandalkan hijauan liar yang ada sekitar peternakannya. Tergerusnya tegalan, kebun, bukit untuk area pemukiman, semakin mempersulit peternak dalam mendapatkan hijauan.
Hal itu menyeruak dalam diskusi antara Kementerian Koperasi dan UKM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat, dan Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, di Kab. Bandung, Jawa Barat, Kamis, 24 Juni 2021.
“Kami akan melakukan mediasi dengan memanfaatkan jejaring BUMN, termasuk PTPN VIII dan Perhutani, untuk menjawab kebutuhan akan pakan ternak tersebut,” ucap Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Agus Santoso, yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Terlebih lagi, lanjut Agus, mengembangkan koperasi sektor riil, khususnya pangan, telah menjadi fokus program KemenkopUKM di tahun 2021. Bahkan, itu seiring dengan amanat Presiden RI yang membidik program ketahanan pangan, pembangunan desa hutan, dan sertifikasi lahan rakyat. Di samping itu, pihaknya juga akan berupaya melakukan konsolidasi lahan untuk menanam jagung dan pakan hijau lainnya.
Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo menambahkan, pihaknya tengah mengatur kerjasama dengan Perhutani dan PTPN VIII untuk memanfaatkan lahan-lahan mereka yang tidak produktif untuk ditanami hijauan pakan ternak. “Kita juga sedang merancang kerja sama dengan pihak lain yang lokasinya tidak jauh dari KPBS Pangalengan,” ucapnya.
Supomo juga mendorong agar koperasi memanfaatkan tanaman jagung usia dua bulanan yang banyak diproduksi di Pangalengan, kemudian di fermentasi menjadi pakan ternak. “Kita akan pantau terus masalah pakan ternak tersebut,” tegas Supomo.
Tak hanya itu, Supomo juga menjabarkan bentuk pendampingan lain yang dilakukan LPDB-KUMKM. Yakni, pendampingan untuk meningkatkan produktivitas dengan melakukan peremajaan populasi sapi. Begitu juga dengan tambahan nutrisinya. Kalau sudah ditingkatkan, maka otomatis kesejahteraan para peternak juga akan turut meningkat.
Menurut Supomo, jika menambah populasi sapi, maka otomatis pakan hijauan akan kurang. Maka, peremajaan ini dalam arti sapi yang sudah tidak produktif (laktasi 10x) sudah harus diganti.
Maka dari itu, LPDB-KUMKM akan mendampingi dan membiayai sisi hulunya. “Masalah hilirnya, KPBS Pangalengan sudah lengkap. Mereka sudah memiliki offtaker dan ada industri pengolahan susu. Ini yang kita namakan koperasi bertumbuh by design,” ujar Supomo.
Layanan Digital
Saat ini, KPBS Pangalengan memiliki anggota sekitar 2.600 peternak dengan populasi sapi perah sekitar 14 ribu ekor dan sekitar 7.000 ekor merupakan sapi indukan. Adapun produksi susu segar di kisaran 75-78 ton perhari.
“Kami berharap, lokasi pengembangan pakan ternak ini dekat dengan peternak supaya mengolahnya gampang dan biaya transportasinya minim,” ujar Ketua Umum KPBS Pangalengan, Aun Gunawan.
Aun menjelaskan, KPBS merupakan koperasi susu yang mempunyai pengolahan turunan yang berbentuk industri. Susu KPBS juga, dipasok ke Frisian Flag dan PT Ultrajaya. Kedua perusahaan menjadi mitra KPBS yang saling menguntungkan sejak dulu.
Lebih dari itu, KBPS merupakan koperasi yang memiliki penerimaan susu digital dari peternak yang telah dilakukan empat tahun yang lalu. “Kami mendapat bantuan dari negeri Belanda, percontohannya. Sistem penerimaan susu ini namanya MCP (Milk Collection Point) atau titik penerimaan susu,” ucap Aun.
MCP dilengkapi komputer, mesin pendingin, dan timbangannya langsung. Anggota cukup bawa susu dan kartu barcode. Sistem MCP Mobile dapat diinstall pada smartphone para anggota untuk mempermudah anggota untuk melihat langsung hasil penyetoran susu.
“Jadi, di sebuah alat di tap, maka muncul nama peternaknya nomor id sekian. Susunya ditimbang, connect langsung dengan komputer kami di kantor,” kata Aun.(*)
Sumber : tempo.co
Tanggal : 26 Juni 2021