Perhutani Perhutani Ikuti Bimbingan Teknis Lumbung Pangan Masyarakat di Pemalang |

PEMALANG, PERHUTANI (22/06/2021) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pemalang mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Kabupaten Pemalang yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Regina Hotel Jl.Raya Pantura Petarukan Km. 6 No.10 Pemalang pada Selasa (22/06).

Kegiatan tersebut dihadiri Administratur KPH Pemalang Akhmad Taufik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Agus Wariyanto, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Muntohir, Ketua Sekretaris Nasional Badan Usaha Milik Desa S. Edi Waluyo, Kepala Seksi Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah Suharsono, serta Ketua LPM yang tersebar di wilayah Pemalang.

Administratur KPH Pemalang, Akhmad Taufik dalam kesempatannya menyampaikan bahwa Perhutani KPH Pemalang senantiasa mendukung program Pemerintah terkait Ketahanan Pangan Nasional untuk penguatan lembaga LPM yang beritegrasi dengan Badan Usaha Milik Petani (BUMP), hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

“Mengingat interaksi yang dilakukan petani hutan, perlu ada wadah dan sinergi untuk bersatu untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan bergabung dalam BUMP. Diharapkan dengan bersatunya para petani secara gotong royong, ketersediaan pangan dapat terkondisikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, Muntohir dalam sambutannya menjelaskan bahwa LPM di Kabupaten Pemalang yang sudah ada sebanyak 80 LPM, pihaknya berharap dengan pelaksanaannya bimbingan teknis pengembangan LPM yang berintegritas dengan BUMP dapat membentuk harga padi yang stabil.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Agus Wariyanto turut mendukung kegiatan ini untuk menjalin sinergitas dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Dengan bimbingan teknis, lembaga LPM yang beritegrasi dengan BUMP dapat mengetahui kendala yang ada di masyarakat sehingga dapat segera diatasi. Petani harus memiliki organisasi yaitu Badan Usaha Milik Petani (BUMP),” tambahnya. (Kom-PHT/Pml/Eko)

Editor : Ywn