KEDU SELATAN, PERHUTANI (27/09/2021) | Berpusat di ruang rapat lantai 1 Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Jawa, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan menjadi salah satu narasumber pada Forum Group Discusion (FGD) secara daring mengenai rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terkait Hasil Hutan Bukan Kayu di eks karesidenan Kedu, Jum’at (24/09).

Focus Group Discusion (FGD) diikuti oleh 26 peserta termasuk Kepala P3E Jawa beserta jajaran, Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Ditjen PHL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Divisi Regional Jawa Tengah, Kepala Dinas Terkait wilayah Kabupaten Purworejo dan Kebumen, serta instansi terkait.

Dalam kegiatan tersebut, Administratur KPH Kedu Selatan, Komarudin didapuk menjadi narasumber pertama untuk materi ‘Kondisi Potensi dan Rencana Pengembangan, Pengelolaan HHBK Pangan yang Terintegrasi Dengan Agroforestry, Silvopasture dan Ekowisata di KPH Kedu Selatan’.

Dalam penjelasannya, Komarudin menyampaikan bahwa wilayah hutan Kedu Selatan yang tersebar di 5 Kabupaten yaitu Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Banjarnegara, dan Banyumas terdiri dari kelas Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) serta Hutan Lindung (HL).

Lebih lanjut Komarudin menambahkan bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Kedu Selatan dilaksanakan dengan pola Pengelolaan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) bersama Masyarakat Desa Hutan (MDH) yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan bermacam jenis tanaman yang dapat tumbuh di bawah tegakan antara lain kopi, salak, kapulaga, cengkeh, jenitri, karet, dan kelapa.

“Sedangkan kerjasama jenis Hasil Hutan Bukan Kayu terintegrasi dengan silvopasture yaitu penanaman hijauan makanan ternak tanaman kaliandra dan rumput gajah sebagai sumber pakan ternak milik MDH. Untuk Ekowisata Perhutani juga bekerja sama antara lain dengan LMDH Pemerintah Daerah untuk mengelola wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam, serta memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala P3E Jawa, Abdul Muin dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan potensi HHBK harus dapat dioptimalkan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kawasan hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat di wilayah eks karesidenan Kedu akan disinergikan dengan pengembangan kawasan Badan Otorita Borobudur. Beberapa program pengembangan yang sedang disusun antara lain program agroforest-industry, program agrosilvopastura, program agroforest-tourism, program konservasi keragaman hayati dan perubahan iklim.” terangnya. (Kom-PHT/Kds/Rwi)

Editor : Ywn
Copyright©2021