Perhutani Perhutani Madiun dan BPN Ponorogo Jalin Komunikasi Bidang Agraria |

MADIUN, PERHUTANI (11/09/2024) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ponorogo menggelar pertemuan untuk membahas persoalan agraria yang ada di kawasan hutan, pada Rabu (11/09).

Dalam kegiatan tersebut, hadir Wakil Kepala KPH Madiun Selatan, Agus Haryono, bersama Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Agraria, dan Komunikasi Perusahaan, Ade Hika Intan, serta Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan, Sukun Dwi Anto. Sementara itu, dari pihak BPN Ponorogo hadir Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Hershinta Ratna Natalia; Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Suroso Yuntardi; Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Agus Rijadi; dan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Aris Rubianto, beserta jajaran.

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi antar pihak dalam menyelesaikan permasalahan agraria di kawasan hutan Perhutani KPH Madiun, khususnya yang berada di Kabupaten Ponorogo.

Kepala KPH Madiun, Panca Putra M. Sihite, melalui wakilnya, Agus Haryono, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi respons positif dari BPN Ponorogo sehingga pertemuan ini dapat terlaksana.

“Kami dari Perhutani KPH Madiun merasa bersyukur bisa berkoordinasi dengan BPN Ponorogo, bahkan disambut oleh hampir seluruh pejabatnya. Semoga dari pertemuan ini dapat terwujud sinergi antar pihak, dan BPN bisa membantu Perhutani dalam upaya penyelesaian masalah agraria di wilayah kerja kami di Kabupaten Ponorogo,” ungkap Agus.

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Hershinta Ratna Natalia, mewakili BPN Ponorogo, juga mengucapkan terima kasih kepada Perhutani yang telah memenuhi undangan pertemuan ini. Ia menyampaikan bahwa Kepala BPN seharusnya hadir dalam pertemuan, tetapi terpaksa melakukan dinas luar kota. Oleh karena itu, seluruh jajaran BPN yang ada di tempat telah diperintahkan untuk ikut dalam pembahasan agraria bersama Perhutani KPH Madiun.

“Ini adalah langkah awal untuk kembali menjalin komunikasi antara kedua pihak. Kami dari BPN sudah lama ingin membahas berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan agraria yang bersinggungan dengan wilayah hutan. Semoga pada pertemuan selanjutnya, kita bisa membahas lebih dalam sambil membawa data masing-masing sehingga dapat diselaraskan,” pungkas Hershinta. (Kom-PHT/Mdn/Adl)