Perhutani Perhutani dan BPBD Blora Koordinasi Antisipasi Kekeringan dan Kebakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Blora |

CEPU, PERHUTANI (22/07/2025) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cepu bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora melaksanakan rapat koordinasi antisipasi kekeringan dan kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Blora, pada Senin (21/07).

Rapat koordinasi ini diikuti oleh Perhutani, BPBD, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blora, dengan tujuan memetakan daerah yang berpotensi mengalami kekeringan dan rawan kebakaran.

Mewakili Administratur KPH Cepu, Wakil Administratur KPH Cepu Utara, Lukman Jayadi, menjelaskan bahwa potensi kekeringan di wilayah Kabupaten Blora mulai mengintai 16 kecamatan saat ini. Penambahan desa yang mengalami kekeringan disebabkan oleh cuaca panas tinggi pada siang hari.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Perhutani akan melaksanakan apel siaga untuk mengantisipasi kebakaran hutan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar lahan garapan, membantu pemadaman kebakaran hutan, serta memasang plang larangan dan imbauan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora, Mulyowati, menjelaskan bahwa wilayah terdampak potensi kekeringan di Blora mengalami peningkatan pada 2024. Pada tahun 2023 terdapat 185 desa terdampak kekeringan, sementara pada 2024 bertambah menjadi 196 desa.

“Di antara beberapa desa tersebut, empat desa cukup berpotensi dilanda kekeringan, yaitu dua desa di Kecamatan Todanan dan dua desa di Kecamatan Kradenan. Puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Pemerintah Kabupaten Blora juga telah menganggarkan dana sebesar Rp105 juta,” terangnya. (Kom-PHT/Cpu/Pai)

Editor: Tri