Perhutani Perhutani Padangan Bersama Stakeholder Bahas Lahan Garapan Terdampak Bendungan Karangnongko |

PADANGAN, PERHUTANI (01/09/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bojonegoro, Pemerintah Desa Ngelo dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Margo Tani, menggelar pertemuan membahas kelancaran program Perhutanan Sosial sekaligus menyiapkan lahan garapan bagi warga terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko di Balai Desa Ngelo, Margomulyo Bojonegoro, Senin (1/9)

Wakil Administratur Perhutani KPH Padangan, Marwoto, menegaskan bahwa koordinasi lintas pihak menjadi kunci dalam mewujudkan keberhasilan program Perhutanan Sosial. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat sinergi antara Perhutani, pemerintah desa, dan masyarakat penggarap hutan, sehingga program dapat berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan.

“Kami berharap kebersamaan dalam mengelola kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial tidak hanya memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, tetapi juga memastikan kelestarian hutan tetap terjaga sebagai aset bersama untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Sementara Kepala Desa Ngelo, Tri Maryono, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Perhutani yang senantiasa melibatkan pemerintah desa dalam setiap tahapan kegiatan. “Sinergi ini menjadi langkah penting agar program Perhutanan Sosial benar-benar memberikan dampak positif, terutama peningkatan kesejahteraan warga sekaligus menjaga hutan tetap lestari,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bojonegoro, Rizky Firmansyah, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi Perhutanan Sosial di tingkat tapak. Ia menyampaikan bahwa CDK Bojonegoro siap memberikan dukungan teknis, pendampingan, serta arahan kebijakan agar pelaksanaan program di wilayah tersebut berjalan sesuai regulasi dan sejalan dengan tujuan nasional.

“Program Perhutanan Sosial bukan hanya membuka akses kelola bagi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk pemerataan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi hutan. Karena itu, kami mendorong agar seluruh pihak dapat berkolaborasi dengan baik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Rizky.

Hal senada disampaikan perwakilan Kelompok Tani Hutan (KTH) Margo Tani, Panuri, yang menegaskan komitmen anggotanya untuk mendukung penuh pelaksanaan program Perhutanan Sosial. Ia menekankan bahwa KTH Margo Tani siap mematuhi seluruh aturan yang berlaku serta menjaga kelestarian hutan sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

“Bagi kami, hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga warisan yang harus dijaga untuk anak cucu. Karena itu, kami berkomitmen menjalankan program ini dengan disiplin, mengutamakan keberlanjutan, serta menjadikan hutan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat,” ujar Panuri. (Kom-PHT/Pdg/Saf).