Perhutani Perhutani dan Pemdes Rahtawu Bahas Draf Kerja Sama dan SOP Jalur Pendakian Gunung Muria BPBD di Pati |

PATI, PERHUTANI (24/09/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pati mengadakan rapat pembahasan draf kerja sama dan rencana Standar Operasional Prosedur (SOP) pada base camp serta jalur pendakian di kawasan Gunung Muria. Rapat ini digelar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus dan Pemerintah Desa Rahtawu pada Rabu (24/09).

Pendakian gunung atau alpinisme merupakan kegiatan luar ruang untuk mencapai puncak gunung. Meskipun belum memiliki regulasi formal yang diterapkan secara luas, aspek keselamatan pendaki, kelestarian lingkungan, serta perlindungan flora dan fauna tetap menjadi perhatian penting. Karena itu, Perhutani bersama BPBD Kudus dan Pemerintah Desa Rahtawu menilai perlu adanya penyusunan SOP pendakian di wilayah tersebut.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan KPH Pati dan dihadiri oleh Administratur KPH Pati beserta jajaran, Kepala Seksi BPBD Kudus Pemerintah Desa Rahtawu, Mulyono Fery Irawan, serta perwakilan Destana (Desa Tangguh Bencana) Relawan Pendakian Desa Rahtawu, Wijanarko.

Administratur KPH Pati, Sukmono Edwi Susanto, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pihak. “Perhutani siap mendukung dan bekerja sama dengan desa sepanjang tetap menjaga kelestarian hutan dan keselamatan bersama. Dengan adanya SOP, pengelolaan kawasan hutan lindung ini dapat berjalan lebih maksimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi BPBD Kabupaten Kudus, Ahmad Munaji, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menjelaskab bahwa Puncak Rahtawu saat ini menjadi primadona pendakian, bahkan banyak didatangi pendaki dari luar daerah. Sebagai pelayan publik, BPBD harus hadir mendampingi terutama di bidang kedaruratan dan kebencanaan.

“Untuk itu, MoU antara Perhutani dan desa sangat penting agar masyarakat tidak bingung mengenai pembukaan jalur pendakian,” jelasnya.

Pemerintah Desa Rahtawu, Mulyono Fery Irawan, turut mengapresiasi forum diskusi ini. “Terima kasih kepada Perhutani yang telah mengundang kami. Kami sadar bahwa dalam mengelola pendakian tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan stakeholder yang berkompeten. Kami juga akan terus mencari referensi SOP dari wilayah lain yang sudah terpercaya,” ujarnya.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan penyusunan SOP pendakian Gunung Muria dapat segera diwujudkan sehingga pendakian lebih aman, tertib, sekaligus tetap menjaga kelestarian alam. (Kom-PHT/Pti/Rsw)

Editor: Tri