BLORA, PERHUTANI (07/11/2025) | Dalam rangka menghadapi datangnya musim hujan tahun 2025/2026, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora melaksanakan rapat koordinasi kesiapsiagaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora serta para stakeholder terkait. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor BPBD Kabupaten Blora pada Kamis (06/11).
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Perhutani KPH Blora Raya, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, BPBD, TNI, Polri, Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, serta unsur pemerintah daerah lainnya yang memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Blora. Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi selama musim penghujan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayah Kabupaten Blora. Perhutani KPH Blora berkomitmen untuk terus mendukung upaya mitigasi dan penanggulangan bencana demi terwujudnya Blora yang tangguh, aman, dan siap menghadapi musim penghujan tahun 2025/2026.
Sementara itu, Wakil Administratur KPH Blora, Arif Silvianto, menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini merupakan wujud nyata sinergi antara Perhutani, BPBD Kabupaten Blora, dan para stakeholder lainnya dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Perhutani berharap melalui kegiatan ini seluruh pihak yang terlibat dapat memperkuat kerja sama di lapangan, saling bertukar informasi, serta menyiapkan mekanisme tanggap darurat yang cepat dan efektif,” ujarnya.
Selanjutnya, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora, Mulyowati, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan tahun 2025/2026 yang bertema ‘Sinergi Tangguh Hadapi Musim Hujan Bersama Wujudkan Blora Siaga Bencana Hidrometeorologi’.
Ia menegaskan bahwa menghadapi bencana alam memerlukan kerja sama lintas sektor dan koordinasi yang baik antarinstansi.
“Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, petugas lapangan, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk melakukan deteksi dini serta tindakan cepat saat bencana terjadi,” tegasnya. (Kom-PHT/Blr/Ist)
Editor: Tri
Copyright © 2025