Perhutani Perhutani Banyuwangi Selatan Dukung PSN Jalan Lintas Selatan |

BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (9/11/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan mendukung percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Banyuwangi guna terbukanya askes baru jalan di lintas selatan, melalui rapat sosialisasi inventarisasi tegakan pohon yang digelar di kantor Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, pada Jum’at (7/11).

Rapat yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam rangka Inventarisasi Tegakan Pasca Penataan Batas dan Penetapan Areal Kerja (PAK) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS).

Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Wahyu Dwi Hadmojo, menyampaikan bahwa pembangunan JLS merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melintasi kawasan hutan diwilayah KPH banyuwangi Selatan, terutama pada petak 1a dan 1g, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Malangsari, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Genteng.

“Setelah penataan batas, akan dilakukan inventarisasi tegakan sebagai tahap lanjutan, yang dilaksanakan melalui kolaborasi Pemkab Banyuwangi dengan Perhutani, BPJN, Bappeda, CDK, Dinas PUCKPP, DLH, Dinas Pertanian, serta unsur pemerintah kecamatan dan desa. Kami mendukung penuh PSN ini karena akan membuka akses baru, mendorong ekonomi masyarakat sekitar hutan, serta memperkuat konektivitas wilayah,” tegas Wahyu.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Banyuwangi, Wahyudiono, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan menyamakan pemahaman teknis inventarisasi tegakan non-kehutanan bagi masyarakat terdampak trase JLS, khususnya anggota LMDH Rimba Lestari. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini juga membahas mekanisme penggantian tegakan oleh pemerintah sesuai ketentuan.

“Pelaksanaan inventarisasi direncanakan minggu depan. Kami berharap dukungan semua pihak agar kegiatan berjalan lancar sesuai jadwal dan menjadi dasar pembangunan konstruksi JLS,” jelasnya.

Tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD Banyuwangi, M. Ghofur, turut mendukung penuh kegiatan inventarisasi tegakan sebagai bagian dari tahapan pembangunan JLS. “Ini langkah penting menuju percepatan pembangunan JLS yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Kami juga berharap kompensasi tegakan kopi diberikan sesuai ketentuan dan berpihak pada masyarakat,” ungkapnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh unsur Bappeda Banyuwangi, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, BPJN, CDK Wilayah Banyuwangi, Dinas PUCKPP, DLH, Dinas Pertanian, ATR/BPN, Camat Kalibaru dan Glenmore, Koramil, Polsek Kalibaru, LMDH Rimba Lestari, tokoh masyarakat, serta perwakilan petani hutan. (Kom-PHT/Bws/Dik)