Perhutani Perhutani Parengan dan Kejari Tuban Perkuat Sinergi dalam Pengelolaan Agroforestry Berkelanjutan |

PARENGAN, PERHUTANI (12/11/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program agroforestry tahun 2025 sekaligus sosialisasi persiapan pelaksanaan agroforestry tahun 2026 di Balai Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, pada Senin (11/11),

Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimcam Singgahan, para Kepala Desa wilayah pangkuan hutan, serta pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di wilayah kerja KPH Parengan.

Administratur Perhutani KPH Parengan, Irawan Darwanto Djati, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Perhutani, aparat penegak hukum, dan masyarakat desa hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan Monev ini, kami melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan agroforestry 2025 agar menjadi dasar penyempurnaan program di tahun berikutnya. Sementara sosialisasi agroforestry 2026 menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah bersama LMDH serta pemerintah desa dalam menjaga kelestarian dan produktivitas hutan,” ujar Irawan.

Ia menambahkan, agroforestry merupakan strategi penting Perhutani dalam mengoptimalkan fungsi sosial dan ekonomi hutan tanpa mengabaikan aspek konservasi. “Perhutani berkomitmen agar pengelolaan hutan tidak hanya berfokus pada hasil kayu, tetapi juga memberi manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar melalui pola tumpangsari dan kemitraan yang berkeadilan,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Negeri Tuban, Kasi Datun Hendi Budi Firdianto, S.H., memberikan apresiasi terhadap langkah proaktif Perhutani dalam melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum dalam pengelolaan kawasan hutan. “Kejaksaan Negeri Tuban siap mendukung langkah Perhutani dalam menjaga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Sinergi seperti ini penting agar pemanfaatan kawasan hutan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga menjadi forum komunikasi antara Perhutani, pemerintah desa, dan LMDH untuk membahas berbagai kendala serta peluang pengembangan agroforestry di lapangan. Kehadiran Forkopimcam Singgahan dan para kepala desa menunjukkan dukungan kuat dari pemerintah dan masyarakat terhadap keberlanjutan program ini.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin solid, serta program agroforestry dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa hutan di wilayah kerja Perhutani KPH Parengan. (KOM-PHT/Prg/Dgm)