Perhutani Perhutani Dukung Upaya Mediasi Sengketa Kawasan Hutan PT BSI dan KTH Tambak Agung |

BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (14/11/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD Banyuwangi terkait penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan antara PT Bumi Sukses Indo (PT BSI) dan KTH Tambak Agung bertempat di ruang Komisi IV DPRD Banyuwangi pada Kamis (13/11)

Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, melalui KSS Hukum Agraria, Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan, Didik Nurcahyo, menyampaikan dukungan penuh terhadap proses mediasi ini. Ia menjelaskan bahwa PT BSI telah mengantongi SK PPKH dari Kementerian LHK sejak 2014 untuk kegiatan eksplorasi, sementara KTH Tambak Agung memiliki SK Kulin KK tahun 2019 untuk program Perhutanan Sosial. Terdapat beberapa petak yang tumpang tindih sehingga diperlukan overlay peta (shp/polygon) untuk memastikan batas area dan merumuskan solusi yang adil bagi kedua pihak.

Perhutani menekankan perlunya komunikasi yang baik, pendekatan sosial, serta pemanfaatan SDM lokal agar kegiatan di lapangan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan gesekan. Perhutani juga mendorong pemerintah desa, kecamatan, dan DPRD untuk memfasilitasi pertemuan langsung antara PT BSI dan KTH Tambak Agung guna menghilangkan miskomunikasi.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, mengapresiasi kehadiran semua pihak, termasuk Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, dalam upaya menyelesaikan persoalan pemanfaatan kawasan hutan. Ia berharap seluruh peserta mematuhi ketentuan yang berlaku agar proses berjalan lancar.

Menutup rapat, Ketua Komisi IV menegaskan dua langkah utama penyelesaian, memperkuat komunikasi antara PT BSI dan KTH Tambak Agung melalui pertemuan resmi yang difasilitasi pemerintah, serta melakukan overlay peta bersama untuk memastikan batas area yang tumpang tindih. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga kondusivitas, dan tidak mudah terprovokasi, serta berkomunikasi dengan pemerintah atau aparat terkait jika terjadi masalah.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi dan dihadiri unsur Pemkab Banyuwangi, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Polresta Banyuwangi, Diskominfo, ATR/BPN, PT BSI, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga Pesanggaran. (Kom-PHT/Bws/Dik)