BALAPULANG, PERHUTANI (17/11/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Balapulang menerima kunjungan Kepala Desa Songgom Lor, Komandan Rayon Militer (Koramil) 17/Songgom, serta pengurus Koperasi Merah Putih dalam rangka memperkuat sinergi dan komunikasi sosial terkait pengembangan Koperasi Merah Putih di Desa Songgom Lor, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, pada Senin (17/11).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Seksi Madya Keuangan, SDM, Umum dan IT; Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Agraria dan Komper; Kepala Sub Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpra), Opset dan IT; serta perangkat Desa Songgom Lor bersama Komandan Koramil 17/Songgom.

Administratur KPH Balapulang melalui Kepala Seksi Madya Keuangan, SDM, Umum dan IT, Agus Sugiarto, menyampaikan bahwa Perhutani berkomitmen untuk menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Brebes. Ia menegaskan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada kelestarian alam, tetapi juga berperan penting dalam mendukung aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa harmonisasi kebijakan antardaerah merupakan salah satu aspek penting dalam membangun dan menjaga ketahanan nasional. Sinergi menjadi kunci untuk mencegah tumpang tindih kebijakan, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan setiap daerah dapat berkembang sesuai potensi dan tantangannya.

Kepala Desa Songgom Lor Imam Subakhi menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Ia menambahkan bahwa ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Komandan Koramil 17/Songgom Kapten Bambang Eko menyampaikan bahwa harmonisasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Perhutani telah terjalin erat melalui sinergi dan kerja sama yang diresmikan dalam Memorandum of Understanding (MoU) di berbagai tingkatan, dari pusat hingga lapangan. Lebih lanjut, Bambang Eko menjelaskan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pengamanan hutan dan pelestarian lingkungan, tetapi juga mencakup dukungan terhadap program pemerintah seperti ketahanan pangan melalui kegiatan penanaman jagung atau komoditas lain di area hutan yang diizinkan. (Kom-PHT/Bpl/Pku).

Editor: Tri

Copyright © 2025