KENDAL, PERHUTANI (4/12/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal, menerima kunjungan delegasi dari Jepang pada kegiatan peninjauan lapangan di petak 6B-1, wilayah Kepala Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kedungpucung, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mangkang, Rabu (03/12). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut rencana kerja sama dari Pemerintah Metropolitan Tokyo Jepang, terkait pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya di wilayah KPH Kendal. Lokasi kunjungan berada di Desa Kedungsuren, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dan turut melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Mukti.
Petak hutan yang dikunjungi merupakan areal produksi hasil hutan kayu jati tahun tanam 1976 yang kini telah berumur 50 tahun dan direncanakan memasuki masa tebang pada 2026.
Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Tengah, Asep Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa Perhutani mengelola kawasan hutan seluas 2,4 juta hektare, sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengelola sekitar 600 ribu hektare. Ia menjelaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan terkait kawasan hutan dengan pengelolaan khusus yang diambil alih kembali oleh pemerintah, sehingga saat ini luas hutan yang dikelola Perhutani Jawa Tengah tersisa sekitar 1,3 juta hektare.
Dalam pengelolaan hutan, katanya, terdapat 20 distrik yang terbagi berdasarkan kelas perusahaan sesuai karakteristik kawasan, seperti kelas perusahaan jati di dataran rendah dan kelas perusahaan pinus di dataran tinggi. Ia, menambahkan bahwa Perhutani memiliki dokumen rencana kelestarian hutan yang berlaku selama 10 tahun sebagai pedoman dalam pengelolaan.
“Kontribusi pendapatan Perhutani berasal dari kayu sebesar 63 persen, hasil hutan bukan kayu seperti getah pinus 23 persen, dan sisanya dari wisata serta agroforestri. Dalam pengelolaan hutan, kami selalu melibatkan masyarakat sekitar melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) agar mereka tetap sejahtera sembari ikut menjaga kelestarian hutan,” jelasnya.
Ia, menegaskan tiga prinsip utama dalam pengelolaan hutan yaitu people, planet, dan profit.
“Prinsip planet menjaga kelestarian alam, people berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan profit memastikan Perhutani tetap mendapatkan pendapatan sebagai perusahaan yang tidak dibiayai pemerintah,” terangnya.
Pada proses produksi kayu jati tahun 2026 mendatang, pohon akan dilakukan diteres terlebih dahulu agar saat ditebang kayu tidak pecah banting sehingga kualitas dan nilai jualnya tetap tinggi.
Administratur KPH Kendal, menyampaikan bahwa kegiatan tebangan harus selalu berpedoman pada Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
“Gunakan alat pelindung diri sesuai Standar Operasional Prosedur tebangan. Operator gergaji mesin harus menentukan arah rebah yang tepat untuk menghindari kerusakan kayu saat ditebang,” katanya.
Ketua LMDH Wana Mukti, Sudaryanto, menyampaikan terima kasih kepada Perhutani atas pelibatan masyarakat dalam proses produksi.
“Kami berharap para pekerja selalu diberi keselamatan dan kami siap menyukseskan produksi tahun 2026,” ujarnya. (Kom-PHT/Knd/Tmy)
Editor: Tri
Copyright © 2025