PEKALONGAN TIMUR, PERHUTANI, (10-12-2025)│ Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Timur, menegaskan komitmennya dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Pekalongan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Bencana Kabupaten Pekalongan, yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan, menjelang puncak musim hujan.
Rakor tersebut bertujuan menyamakan persepsi, mengintegrasikan data titik rawan bencana, serta menyusun Standard Operating Procedure (SOP) terpadu di antara seluruh pemangku kepentingan. Perhutani KPH Pekalongan Timur, diwakili langsung oleh Wakil Administratur, Toto Swaranto.
Peran KPH Pekalongan Timur, dinilai sangat penting mengingat sebagian besar wilayah selatan Kabupaten Pekalongan, yang rawan longsor dan banjir bandang merupakan kawasan hutan atau berbatasan dengan area kelola Perhutani. Data dan akses lapangan yang dimiliki Perhutani menjadi komponen vital dalam strategi mitigasi di wilayah hulu.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Perhutani.
“Rakor ini adalah wujud kesiapsiagaan kolektif. Kami sangat berterima kasih atas dukungan aktif Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur. Kawasan hutan adalah benteng alami kita. Dengan sinergi ini, kami dapat memanfaatkan data akurat mengenai tutupan hutan dan jalur akses di daerah pegunungan yang rawan longsor. Sistem komando penanganan darurat akan terintegrasi penuh, termasuk dengan pengerahan personel dan alat dari Perhutani di wilayah hulu,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Administratur KPH Pekalongan Timur, Toto Swaranto, menegaskan bahwa kehadiran Perhutani merupakan bentuk tanggung jawab sebagai pengelola kawasan hutan berfungsi ekologis.
“Kami telah memetakan wilayah yang berpotensi tinggi mengalami bencana dan siap mendukung BPBD dengan mobilisasi personel, peralatan, serta informasi detail titik rawan. Kami terus mengimbau masyarakat agar tidak melakukan alih fungsi lahan secara ilegal, karena hutan yang sehat adalah mitigasi bencana paling efektif,” tegasnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melalui Kepala BPBD juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam meminimalkan risiko bencana. Potensi bencana di Kabupaten Pekalongan sangat beragam, mulai dari banjir di wilayah utara hingga longsor di wilayah selatan. BPBD memastikan dukungan anggaran dan logistik darurat telah disiapkan untuk memperkuat respons cepat di lapangan.
Melalui Rakor tersebut, disepakati beberapa langkah strategis, antara lain pelaksanaan simulasi bersama di wilayah rawan, penguatan sosialisasi pencegahan bencana kepada masyarakat desa hutan, serta pengaktifan posko siaga 24 jam. Perhutani KPH Pekalongan Timur menegaskan komitmennya menjaga kelestarian tutupan hutan sebagai mitigasi struktural jangka panjang terhadap bencana hidrometeorologi. (Kom-PHT/Pkt/Ran)
Editor: Tri
Copyright © 2025