Perhutani Koordinasi Perhutani dan Polairud Polda Jatim Dorong Pemanfaatan Kawasan Hutan yang Berkelanjutan |

BONDOWOSO, PERHUTANI (24/12/2025) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso menerima kunjungan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dalam rangka koordinasi dan pembahasan rencana kerja sama pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan camp pelatihan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jawa Timur, Selasa (23/12).

Rencana lokasi kerja sama berada di petak 38a wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bungatan, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Panarukan, KPH Bondowoso. Kawasan tersebut dinilai strategis dan representatif untuk mendukung kegiatan pelatihan dan pembinaan personel Polairud, dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian hutan dan keberlanjutan lingkungan.

Kunjungan kerja dipimpin Kepala Subdirektorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur, AKBP Rochmad Slamet, didampingi Kepala Satuan (Kasat) Polairud Polres Situbondo. Dalam pertemuan tersebut, AKBP Rochmad Slamet menegaskan komitmen Polairud Polda Jawa Timur untuk menjaga kelestarian kawasan hutan yang akan dimanfaatkan.

“Kami memastikan rencana kerja sama ini tidak akan berdampak negatif terhadap ekosistem hutan. Pemanfaatan kawasan tidak akan mengurangi potensi sumber daya hutan maupun menebang pohon produktif. Sebaliknya, kami berkomitmen mendukung kegiatan reboisasi dan penghijauan sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan,” ujar AKBP Rochmad Slamet.

Ia menambahkan, keberadaan camp pelatihan di kawasan hutan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan, ketangguhan, serta kepedulian personel Polairud terhadap lingkungan hidup.

Sementara itu, Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif kerja sama dari Polda Jawa Timur. Menurutnya, Perhutani pada prinsipnya mendukung sinergi lintas sektor sepanjang pemanfaatan kawasan hutan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap mengedepankan aspek kelestarian hutan.

“Perhutani terbuka terhadap kerja sama pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan strategis negara, termasuk mendukung tugas dan fungsi Polri. Namun seluruh proses akan melalui kajian teknis, administratif, dan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi ekologi, sosial, maupun ekonomi hutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Misbakhul Munir berharap rencana kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar hutan, baik melalui peningkatan keamanan kawasan, keterlibatan dalam kegiatan reboisasi, maupun dampak ekonomi tidak langsung dari aktivitas pelatihan yang dilaksanakan.

Kegiatan kunjungan kerja ditutup dengan diskusi teknis terkait batas lokasi, mekanisme kerja sama, serta rencana tindak lanjut berupa survei lapangan dan penyusunan dokumen pendukung. Kedua belah pihak sepakat untuk terus melakukan koordinasi intensif guna mewujudkan kerja sama yang saling mendukung, berkelanjutan, dan tetap menjaga kelestarian hutan sebagai aset negara. (Kom-PHT/Bdw/Mam)