BANYUMAS TIMUR, PERHUTANI (08/01/2026) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat melalui penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Non PUMK. Kali ini, bantuan senilai total Rp260.000.000 digelontorkan kepada tiga desa di wilayah Kabupaten Banyumas, sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian desa dan penguatan usaha masyarakat. Penyerahan bantuan berlangsung di aula kantor KPH Banyumas Timur pada Kamis (08/01).
Kegiatan ini menjadi momen penting dan bermakna bagi desa penerima. Tidak sekadar angka, bantuan TJSL ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari penyediaan ruang publik, penguatan usaha mikro, hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis kelompok perempuan.
Wakil Administratur KPH Banyumas Timur, Maman, menyatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa Perhutani hadir sebagai mitra pembangunan yang tidak hanya mengelola hutan, tetapi juga menumbuhkan kehidupan sosial di sekitarnya.
“Program TJSL Non PUMK ini merupakan wujud komitmen Perhutani untuk hadir dan memberi manfaat nyata. Perhutani berharap bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan desa, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta memperkuat kemandirian masyarakat,” katanya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Seksi Madya Keuangan, SDM, Umum, dan IT, Surono, menginginkan dukungan terhadap sarana publik, UMKM, dan kelompok wanita tani ini dapat membutikan bahwa program TJSL memang memberikan dampak berkelanjutan dan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal.
Bantuan pertama diserahkan kepada Desa Karanggintung, Kecamatan Kemranjen berupa dukungan pembangunan Gedung Serbaguna senilai Rp150.000.000. Ketua Panitia Pembangunan, Afi Almiyah, menyampaikan terima kasih atas realisasi dana yang diterima. Pihaknya akan menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik mungkin.
“Gedung serbaguna direncanakan menjadi pusat kegiatan masyarakat, mulai dari kegiatan PKK, kaderisasi, LKMD, musyawarah desa, pelatihan, hingga kegiatan sosial dan budaya. Dengan demikian, terbentuk interaksi warga yang lebih erat berkat dukungan pelayanan publik melalui pembangunan gedung serbaguna,” jelasnya.
Sementara itu, perhatian Perhutani juga diarahkan pada sektor ekonomi kerakyatan. Melalui bantuan sarana dagang UMKM Rizqy Barokah di Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Patikraja, disalurkan dana sebesar Rp60.000.000. Ketua Paguyuban UMKM Rizqy Barokah, Supinah, menuturkan bahwa bantuan ini difokuskan untuk meningkatkan fasilitas usaha agar pelaku UMKM dapat berkembang lebih profesional, berdaya saing, dan mampu memperluas jangkauan pemasaran.
“Khususnya, dana akan digunakan untuk pengembangan sarpra, pembuatan tenda, dan pengadaan kemeja serta kursi, sehingga Rizqy Barokah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengembangannya lebih baik untuk warga di Desa Sawangan,” tuturnya.
Tak kalah penting, Perhutani KPH Banyumas Timur turut mendorong penguatan ekonomi berkelanjutan melalui bantuan sarana dan prasarana Sustainable Textile kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) Tunas Mandiri di Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok senilai Rp50.000.000. Ketua KWT Tunas Mandiri, Suharti, menjelaskan bahwa bantuan ini ditujukan untuk mendukung aktivitas produksi tekstil ramah lingkungan yang dikelola oleh kelompok perempuan, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga.
“Selain itu, dana akan digunakan untuk pembiayaan dalam membuat tekstil ecoprint serta pengembangan di bidang pertanian,” imbuhnya.
Melalui program TJSL Non PUMK ini, Perhutani menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah desa dan kelompok masyarakat diharapkan mampu menciptakan dampak jangka panjang, di mana pembangunan berjalan seiring dengan kesejahteraan warga. (Kom-PHT/Byt/Mei)
Editor: Tri
Copyright © 2026