CIANJUR, PERHUTANI (06/02/2026) | Dalam upaya menjamin keberhasilan rehabilitasi hutan di sekitar area Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTA Upper Cisokan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur menyelenggarakan rangkaian kegiatan penguatan kelembagaan, sosialisasi, koordinasi, serta konsolidasi kegiatan kerjasama tanaman antara Perhutani KPH Cianjur bersama PT PLN Upper Cisokan pada Jum’at (06/02) bertempat di aula kantor Desa Sukarama.
Hadir dalam kegiatan tersebut Administratur KPH Cianjur Ade Sugiharto beserta jajaran, Kepala Kecamatan Bojong Picung Asep S beserta jajaran, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Bojong Picung beserta anggota, Danramil Bojong Picung Inf Siregar beserta jajaran, Kepala Desa Sukarama M Zamzam beserta jajaran dan segenap tamu undangan lainnya.
Administratur Perhutani KPH Cianjur menegaskan bahwa integrasi antara pembangunan infrastruktur energi dan pelestarian alam adalah harga mati.
“Konsolidasi ini menjadi kunci untuk memastikan setiap bibit yang kita tanam bersama PLN tumbuh secara optimal. Kami mengedepankan penguatan kelembagaan agar koordinasi di lapangan berjalan selaras dengan standar teknis kehutanan dan aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Camat Bojongpicung menyambut baik keterlibatan aktif semua pihak, terutama dalam hal sosialisasi kepada warga agar program ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
“Pemerintah kecamatan sangat mengapresiasi keterbukaan informasi melalui sosialisasi ini. Kami berharap kerjasama tanaman ini juga melibatkan masyarakat Bojongpicung, sehingga warga ikut berperan aktif, juga ikut merasakan manfaat ekonomi dan lingkungan dari proyek besar ini secara berkelanjutan,” ujarnya.
Kapolsek Bojongpicung memberikan dukungan penuh dari sisi keamanan kawasan dan kondusivitas wilayah selama proses kerjasama berlangsung.
“Kami berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah di sekitar proyek PLTA Upper Cisokan. Sinergi antara Perhutani dan PLN harus didukung oleh keamanan yang stabil, agar kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan ini terbebas dari gangguan keamanan hutan (Gukamhut) maupun potensi konflik sosial,” tegasnya.
(Kom-PHT/Cjr/HN)
Editor : MS
Copyright@2026